MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Penuntut Umum Kejati Sulsel menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi di pengadilan dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pdam kota makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus / jasa produksi tahun 2017 – 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun 2016 – 2019.
Pemeriksaan tersebut, digelar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin (05/06/2023) pagi.
Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Yusuf SH MH, Dr Mudazzir Munsyir SH MH, Sulwahidah SH MH, Ariani Femi SH MH, Kamaria SHMH, dan Abdullah SH MH menghadirkan dalam persidangan alat bukti berupa 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadapat Terdakwa Ir H Haris Yasin Limpo MM dan Terdakwa Irawan Abadi SS MSi.
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa Haris Yasin Limpo dan Terdakwa Irawan Abadi telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Perbuatan para Terdakwa yang telah menginisiasi penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 – 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 S.D Tahun 2019, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM Kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).
Alat bukti saksi yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan yaitu :
1. Saksi inisial S (Mantan Bendahara BUMD Perumda Air Minum Kota Makassar)
2. Saksi inisial IM (Karyawan BUMD)
3. Saksi inisial HK (Mantan Bendahara BUMD Perumda Air Minum Kota Makassar)
4. Saksi inisial AD (Karyawan BUMD)
5. Saksi inisial AH (Karyawan BUMD Kota Makassar)
6. Saksi inisial SA (Karyawan BUMD)
7. Saksi inisial SR (Karyawan BUMD)
Setelah Majelis Hakim memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, maka Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 mendatang, dengan agenda pembuktian yaitu memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya.
