Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 7 Saksi pada Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Berikut Nama-namanya

Senin, 5 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Penuntut Umum Kejati Sulsel menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi di pengadilan dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pdam kota makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus / jasa produksi tahun 2017 – 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun 2016 – 2019.

Pemeriksaan tersebut, digelar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin (05/06/2023) pagi.

Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Yusuf SH MH, Dr Mudazzir Munsyir SH MH, Sulwahidah SH MH, Ariani Femi SH MH, Kamaria SHMH, dan Abdullah SH MH menghadirkan dalam persidangan alat bukti berupa 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadapat Terdakwa Ir H Haris Yasin Limpo MM dan Terdakwa Irawan Abadi SS MSi.

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa Haris Yasin Limpo dan Terdakwa Irawan Abadi telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Baca juga:  DPK LIPAN Wajo Desak Kejari Wajo Tuntaskan Penanganan Dugaan Korupsi Desa Balielo

Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan para Terdakwa yang telah menginisiasi penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 – 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 S.D Tahun 2019, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM Kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).

Baca juga:  Kajati Sulsel Pimpin Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Tambang Pasir Laut Takalar

Alat bukti saksi yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan yaitu :

1. Saksi inisial S (Mantan Bendahara BUMD Perumda Air Minum Kota Makassar)
2. Saksi inisial IM (Karyawan BUMD)
3. Saksi inisial HK (Mantan Bendahara BUMD Perumda Air Minum Kota Makassar)
4. Saksi inisial AD (Karyawan BUMD)
5. Saksi inisial AH (Karyawan BUMD Kota Makassar)
6. Saksi inisial SA (Karyawan BUMD)
7. Saksi inisial SR (Karyawan BUMD)

Setelah Majelis Hakim memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, maka Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 mendatang, dengan agenda pembuktian yaitu memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya.

 

Berita Terkait

Kajati Agus Salim Berikan Apresiasi Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel yang Berhasil Menangkap Buronan Kasus Korupsi dan Buronan Penyelundup BBM
Agus Salim Tutup Turnamen Sepakbola Kajati Sulsel Cup I 2024 di Kota Malili Luwu Timur
Kasi Penkum Kejati Sulsel Menyerukan Budaya “siri” Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan
Kajati Sulsel Pimpin Rapat Koordinasi APIP – APH Penanganan Laporan Penyelenggara Pemda di Sulsel
Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Tangkap Dua Terpidana Kasus Perzinaan
Djusman AR Dorong Kejari Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Makassar
Kejari Makassar Usut Penggunaan Dana Hibah KONI Makassar, Ini Kata Djusman AR
Instagram Hotman Paris Diserbu, Netizen Desak Beri Bantuan Hukum untuk @amyinbattle yang Bayinya Direbut oleh Pelakor

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024

Diskominfo Makassar Sambut Kunjungan Kerja Kadiskominfosantik Palu, Puji CCTV Lorong

Minggu, 19 Mei 2024

Presiden Jokowi Undang Khusus Danny Pomanto Jamu Makan Malam Peserta World Water Forum 2024 di Bali

Rabu, 1 Mei 2024

Diskominfo Makassar Ingatkan Warga Pentingnya Keamanan Digital di Era Modern

Jumat, 26 April 2024

Dinas Kominfo Makassar Dorong Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Promosikan Lorong Wisata

Kamis, 4 April 2024

Gelar Buka Bersama, Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Tekankan Pentingnya Kolaborasi

Senin, 1 April 2024

Plt Kadiskominfo Makassar Hadiri Acara Silaturahmi dengan APJII: Jembatan Kolaborasi untuk Keamanan Internet

Minggu, 28 Januari 2024

Diskominfo Makassar Galang Semangat Pemilu Damai di Car Free Day

Minggu, 28 Januari 2024

Diskominfo Makassar Ajak Milenial Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Berita Terbaru