Soal Tambang, Bahlil Lahadalia Adukan Media Nasional Tempo.co ke Dewan Pers

Selasa, 5 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

BANGSAKU.CO – Aduan ke Dewan Pers dilayangkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sebagai sikap keberatan atas berita Tempo yang mengangkat soal tambang.

Bahlil memandang, konten pada podcast Bocor Alus Politik (BAP) yang ditayangkan di Youtube Tempo.co dan pemberitaan Majalah Tempo, pada Sabtu, 3 Maret 2024 telah merugikan dirinya.

Sebab, produk jurnalistik investigasi yang diberi judul “Main Upeti Izin Tambang”, juga dia anggap tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pak Menteri Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi,” ujar Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa menyampaikan sikap Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3/2024).

Baca juga:  Kejari Soppeng Eksekusi Terpidana Kasus Ilegal Logging, Djusman AR ; Jempol Deh! 

Tina sebagai mantan wartawan televisi swasta nasional menilai pemberitaan Tempo terkesan menuding Bahlil sebagai pemain izin tambang tanda dasar, sehingga ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di dalamnya.

“Di antaranya (unsur pelanggaran kode etik jurnalistik yang dimaksud) terkait kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi”, tuturnya.

Oleh karena itu, Tina menyayangkan informasi yang tidak akurat dan belum terverifikasi pada pemberitaan Tempo menimbulkan kesan negatif di publik terhadap Bahlil dan juga Kementerian Investasi/BKPM.

“Sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik,” tambahnya.

 

Berita Terkait

Kasi Penkum Kejati Sulsel Menyerukan Budaya “siri” Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan
Kajati Sulsel Pimpin Rapat Koordinasi APIP – APH Penanganan Laporan Penyelenggara Pemda di Sulsel
Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Tangkap Dua Terpidana Kasus Perzinaan
Djusman AR Dorong Kejari Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Makassar
Kejari Makassar Usut Penggunaan Dana Hibah KONI Makassar, Ini Kata Djusman AR
Instagram Hotman Paris Diserbu, Netizen Desak Beri Bantuan Hukum untuk @amyinbattle yang Bayinya Direbut oleh Pelakor
Anak Pejabat Rudapaksa Mantan Pacar di Mobil Dinas, Polisi : Pelaku Sudah Berkeluarga
Top! Polisi Berhasil Ringkus 4 Pelaku Perundingan Anak di Batam

Berita Terkait

Sabtu, 4 Mei 2024

Peringati Hari Bumi, Camat Biringkanaya dan Kasatpol PP Makassar Hadiri Penanaman Pohon di Tanah Kodam Laikang

Senin, 22 April 2024

Ketua TP PKK Makassar Indira Buka Halal Bihalal Kecamatan Biringkanaya

Rabu, 17 April 2024

Camat Biringkanaya Pimpin Rapat Koordinasi usai Lebaran

Jumat, 5 April 2024

Sekcam Biringkanaya Hadiri Bukber di Kelurahan Sudiang

Selasa, 2 April 2024

Warga Sudiang Raya, Camat Biringkanaya Juliaman Lepas Jenazah PPPK yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik

Minggu, 31 Maret 2024

Safari Ramadhan Camat Biringkanaya di Masjid Babul Khair Kelurahan Katimbang

Selasa, 19 Maret 2024

Camat Juliaman Hadiri Pelepasan Wakapolsek Biringkanaya AKP Emma Ratna

Minggu, 17 Maret 2024

Gelar Safari Ramadan, Camat Biringkanaya Juliaman Sampaikan Instruksi Walikota Makassar

Berita Terbaru