Breaking News : Video! Kejati Sulsel Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar

Selasa, 13 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggelar konfrensi pers terkait kasus dugaan korupsi PDAM Makassar dengan kerugian negara mencapai Rp 20 miliar.

Konferensi pers yang menggemparkan Kota Makassar tersebut digelar di Kejaksaan Tinggi Sulsel, jalan Urip Sumoharjo, Selasa (13/6/2023) malam.

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiga tersangka tersebut diantaranya, eks Direktur Utama PDAM Makassar 2019-2020, Hamzah Ahmad, mantan pelaksana tugas Direktur Keuangan 2019 Tiro Paranoan, dan eks Direktur Keuangan 2020 yang saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur Teknis, Asdar Ali.

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejati Sulsel telah menetapkan mantan Direktur PDAM 2015-2019 Haris Yasin Limpo dan mantan Direktur Keuangan Irawan Abadi periode 2017-2019.

Adapun perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut, di mana keduanya tidak mengindahkan aturan Permendagri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Perda No. 6 Tahun 1974 dan PP 54 Tahun 2017 oleh karena beranggapan bahwa pada Tahun berjalan kegiatan yang diusahakan memperoleh laba sedangkan akumulasi kerugian bukan menjadi tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab Direksi sebelumnya sehingga mereka berhak untuk mendapatkan untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi yang merupakan satu kesatuan dari Penggunaan Laba yang diusulkan.

Baca juga:  Kejati Sulsel Berhasil Amankan Buronan Tersangka Korupsi di Pangkep

Tak hanya itu, terdapat perbedaan besaran penggunaan laba pada Perda No. 6 Tahun 1974 dengan PP 54 Tahun 2017 khususnya untuk pembagian tantiem untuk Direksi 5% bonus pegawai 10% sedangkan pada PP 54 Tahun 2017 pembagian tantiem dan bonus hanya 5%, sehingga aturan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran penggunaan laba.

Kemudian berlanjut dari hasil penyidikan, juga ditemukan terdapat Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Bagi Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Asuransi AJB Bumiputera diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan Asuransi AJB Bumiputera, namun tersangka berpendapat lain tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemilik modal ataupun KPM tidak dapat diberikan asuransi tersebut oleh karena yang wajib diikutsertakan adalah Pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga pemberian asuransi jabatan bagi wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dibenarkan dengan dasar bahwa selaku pemilik perusahaan daerah/pemberi kerja yang berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bukan sebagai penerima jaminan kesehatan.

Baca juga:  Video : Siswa SMP Islam Athirah Makassar Tewas Terjatuh, Berikut Pernyataan Pihak Sekolah dan Polrestabes Makassar

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal Subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari penyimpangan yang terjadi pada penggunaan laba untuk Pembagian Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp. 20 miliar.

Berita Terkait

Kajati Agus Salim Berikan Apresiasi Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel yang Berhasil Menangkap Buronan Kasus Korupsi dan Buronan Penyelundup BBM
Agus Salim Tutup Turnamen Sepakbola Kajati Sulsel Cup I 2024 di Kota Malili Luwu Timur
Kasi Penkum Kejati Sulsel Menyerukan Budaya “siri” Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan
Kajati Sulsel Pimpin Rapat Koordinasi APIP – APH Penanganan Laporan Penyelenggara Pemda di Sulsel
Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Tangkap Dua Terpidana Kasus Perzinaan
Djusman AR Dorong Kejari Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Makassar
Kejari Makassar Usut Penggunaan Dana Hibah KONI Makassar, Ini Kata Djusman AR
Instagram Hotman Paris Diserbu, Netizen Desak Beri Bantuan Hukum untuk @amyinbattle yang Bayinya Direbut oleh Pelakor

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024

Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Srikandi PLN Kenalkan Energi Bersih Sejak Dini

Senin, 20 Mei 2024

Hindari Pelanggaran dan Musibah Kebakaran, Begini Tips PLN untuk Pemakaian Listrik Secara Benar

Minggu, 19 Mei 2024

Dirut PLN Tinjau Posko Utama Kelistrikan KTT WWF, Pastikan Seluruh Sistem Kelistrikan di Bali Andal

Sabtu, 18 Mei 2024

PLN Gelar Apel Siaga Kelistrikan, Pastikan Keandalan Pelayanan KTT WWF 2024 di Bali

Jumat, 17 Mei 2024

Kawal Kunjungan Kerja Presiden RI di Sulawesi Tenggara, PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip

Kamis, 16 Mei 2024

Lalui Berbagai Tantangan, Ini Kiprah Srikandi PLN dalam Memulihkan Pasokan Listrik di Kabupaten Luwu Akibat Bencana Longsor dan Banjir

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kapabilitas, Srikandi PLN Adakan Public Speaking Class

Kamis, 9 Mei 2024

Pasokan Listrik di Wajo, Pinrang dan Enrekang 100 Persen Pulih, Kini PLN Turunkan Tim Bantuan Guna Percepat Pemulihan di Luwu

Berita Terbaru