Djusman AR; Produsen Kosmetik Ilegal Dapat Dijerat Undang-Undang Kesehatan

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, menegaskan, produsen serta peracik kosmetik ilegal harus dijerat dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut Djusman, dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kedua, kata Djusman AR, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, kata dia, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Baca juga:  Lanjutan Kasus Eks Gubernur Sulsel, Penyuap NA Akui Beri Rp225 Juta ke Salah Satu Auditor BPK

“Kami mengapresiasi semua warga negara yang berwirausaha. Apalagi yang berkaitan dengan kemandirian. Namun karena wirausaha ini manyangkut kesehatan masyarakat luas, maka pemangku kebijakan dalam hal ini BPOM tidak bisa lalai, harus selektif dan tegas, nengingat bersentuhan dengan Perlindungan Konsumen atas produk itu.

Apalagi diketahui sebelumnya ada yang menjadi korban. Juga BPOM Sulsel pernah merilis, produk kosmetik yang tidak berizin. Nah, pertanyaannya, apakah produk produk belum berizin itu, masih beredar luas.

Kalau masih beredar, kenapa tidak ada tindakan hukum dari aparat kepolisian. Jika produk itu, sudah mengantongi izin, dimana rumah produksinya serta ketaatan pajaknya ke negara seperti apa,” tanya Bang Djus sapaan akrab Djusman AR.

Lebih jauh Djusman menguraikan, untuk memproduksi apalagi memperdagangkan produk seperti kosmetik kecantikan, harus ada standar prosedur yang dipenuhi.

Kata Djusman, dalam PerMenKes Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi. Izin produksi kosmetika atau kosmetik, diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat.

Baca juga:  Kasus Dugaan Korupsi Satpol PP Makassar, Dua Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara

Adapun bentuk dan jenis yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Produksi industri kosmetika Golongan A
Diberikan dengan persyaratan, memiliki apoteker sebagai penanggung jawab;
memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat; memiliki fasilitas laboratorium; dan wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Produksi industri kosmetika Golongan B
Diberikan dengan persyaratan, harus
memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab; memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat; dan mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.

“Nah, apakah produk produk kosmetik yang bereda luas di Sulsel itu, sudah memenuhi standar regulasi yang ada. Dan yang paling penting,  tenaga ahli dalam produksi itu, karena produk kosmetik sangat rawan menggunakan bahan berbahaya seperti mercury secara berlebihan.  Jika tidak maka mereka harus ditindak tegas dan dijerat pidana,” tandas Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulselbar.

(*)

 

 

Berita Terkait

Ketua KONI Makassar Kirimkan Bunga Kajari, Djusman AR : Itu Mengerdilkan Independensi Kejaksaan
Agus Salim Resmi Lantik Wakajati dan 8 Kajari di Sulsel, Berikut Nama-namanya
Kajati Sulsel Agus Salim Ikuti Permohonan Pengajuan Restorative Justice 2 Kasus Penganiayaan
Jampidum Setujui Pengajuan Dua Perkara “Restorative Justice” di Sulsel
Plt JAM PIDUM Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Wakajati Sulsel Ikuti 3 Ekspose Perkara Pengajuan Restorative Justice, 2 Diterima dan 1 Ditolak
Kajati Sulsel Agus Salim Sampaikan Welcome Speech dalam Acara Bimtek Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Kajati Agus Salim Berikan Apresiasi Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel yang Berhasil Menangkap Buronan Kasus Korupsi dan Buronan Penyelundup BBM
Agus Salim Tutup Turnamen Sepakbola Kajati Sulsel Cup I 2024 di Kota Malili Luwu Timur

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024

PDAM Pengerjaan Pompa di IPA III Antang Selesai, Tekanan Debit Air Dinormalkan Bertahap

Kamis, 13 Juni 2024

Produksi Air Bersih Sementara Dihentikan, PDAM Makassar Akan Lakukan Perbaikan Pompa Air Baku di IPA III Antang

Selasa, 11 Juni 2024

Maintenance Trafo di IPA 5 Somba Opu, PDAM Makassar Akan Lakukan Pengerjaan 2 Buah Trafo Secara Bergantian

Senin, 10 Juni 2024

Jelang Porpamnas VIII di Makassar, Beni Iskandar Pimpin Panitia Daerah Audiensi dengan Wali Kota Makassar

Minggu, 9 Juni 2024

Dirut Perumda Air Minum Makassar Beni Iskandar Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPP Perpamsi Bidang Kelembagaan

Minggu, 9 Juni 2024

Dirum PDAM Makassar Dampingi Wali Kota dan Ketua TP PKK Tinjau Persiapan Lomba Kelurahan Terpadu

Kamis, 30 Mei 2024

Beni Iskandar Hadiri Rakor Lomba Kelurahan Terpadu

Selasa, 21 Mei 2024

Kebocoran Pipa Terjadi di Jalan Dr Leimena, PDAM Makassar Sarankan Pelanggan Menampung Air Sebelum Proses Pengerjaan

Berita Terbaru