Kejari Makassar Tingkatkan Status Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah Makassar ke Penyidikan

Jumat, 19 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGSAKU.CO – Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar) akhirnya meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri pengelolaan sampah pada Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen) Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar) Andi Alamsyah mengatakan, peningkatan kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah melalui ekspose perkara yang digelar Selasa 16 Mei 2023.

“Dalam kasus ini telah ditemukan perbuatan melawan hukum sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Alamsyah, Kamis (18/5/2023).

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, kata dia, dalam tahap penyidikan ke depannya, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Makassar akan kembali melakukan pendalaman diantaranya memeriksa kembali sejumlah saksi-saksi hingga mendalami dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembebasan lahan industri pengelolaan sampah yang dimaksud.

“Di tahap penyidikan, tim penyidik akan pendalaman lagi guna memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup,” tutur Alamsyah.

Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tersebut berawal ketika diadakannya Rapat di DPRD Kota Makassar tentang rencana pengelolaan Industri pengelolaan sampah yang menghasilkan energi yang lokasinya ditunjuk di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Baca juga:  Djusman AR Tanggapi Kasus Korupsi Kereta Api Trans Sulawesi

Pertimbangan penunjukan lokasi tersebut, selain berdekatan dengan Sungai Tallo dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), juga sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kota Makassar untuk pembangunan industri pemukiman dan pergudangan serta zonasi pendidikan untuk wilayah Kecamatan Tamalanrea dengan menggunakan anggaran APBD Kota Makassar.

Adapun luas lahan yang dibebaskan Pemerintah Kota Makassar dan anggarannya yakni pada tahun 2012 luas lahan yang dibebaskan 5.833 M2 dengan nilai pembebasan lahannya sebesar Rp3.499.000.000 dari nilai DPA sebesar Rp3.520.250.000.

Kemudian lanjut pada tahun 2013, dilakukan kembali pembebasan lahan seluas 65.186 M2 dengan nilai pembebasan lahan sebesar Rp39.111.600.000 dari nilai DPA sebesar Rp37.436.743.850.

Pada tahun 2014 pembebasan lahan kembali dilakukan yakni seluas 3.076 M2 dengan nilai pembebasan lahan sebesar Rp1.845.600.000 dari nilai DPA sebesar Rp30.050.400.000.

Baca juga:  JPU Kejati Sulsel Tolak Seluruh Eksepsi Terdakwa Korupsi PDAM Makassar

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.

Namun dalam perjalanan proses pembebasan lahan yang dimaksud terdapat indikasi bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan tanah, penilaian harga tanah, musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan pelepasan hak sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 sebagai dasar pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada masa itu.

“Tim Penyidik akan melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk memperoleh bukti-bukti dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” Alamsyah menandaskan.

 

Berita Terkait

Ketua KONI Makassar Kirimkan Bunga Kajari, Djusman AR : Itu Mengerdilkan Independensi Kejaksaan
Agus Salim Resmi Lantik Wakajati dan 8 Kajari di Sulsel, Berikut Nama-namanya
Kajati Sulsel Agus Salim Ikuti Permohonan Pengajuan Restorative Justice 2 Kasus Penganiayaan
Jampidum Setujui Pengajuan Dua Perkara “Restorative Justice” di Sulsel
Plt JAM PIDUM Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Wakajati Sulsel Ikuti 3 Ekspose Perkara Pengajuan Restorative Justice, 2 Diterima dan 1 Ditolak
Kajati Sulsel Agus Salim Sampaikan Welcome Speech dalam Acara Bimtek Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Kajati Agus Salim Berikan Apresiasi Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel yang Berhasil Menangkap Buronan Kasus Korupsi dan Buronan Penyelundup BBM
Agus Salim Tutup Turnamen Sepakbola Kajati Sulsel Cup I 2024 di Kota Malili Luwu Timur

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024

PDAM Pengerjaan Pompa di IPA III Antang Selesai, Tekanan Debit Air Dinormalkan Bertahap

Kamis, 13 Juni 2024

Produksi Air Bersih Sementara Dihentikan, PDAM Makassar Akan Lakukan Perbaikan Pompa Air Baku di IPA III Antang

Selasa, 11 Juni 2024

Maintenance Trafo di IPA 5 Somba Opu, PDAM Makassar Akan Lakukan Pengerjaan 2 Buah Trafo Secara Bergantian

Senin, 10 Juni 2024

Jelang Porpamnas VIII di Makassar, Beni Iskandar Pimpin Panitia Daerah Audiensi dengan Wali Kota Makassar

Minggu, 9 Juni 2024

Dirut Perumda Air Minum Makassar Beni Iskandar Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPP Perpamsi Bidang Kelembagaan

Minggu, 9 Juni 2024

Dirum PDAM Makassar Dampingi Wali Kota dan Ketua TP PKK Tinjau Persiapan Lomba Kelurahan Terpadu

Kamis, 30 Mei 2024

Beni Iskandar Hadiri Rakor Lomba Kelurahan Terpadu

Selasa, 21 Mei 2024

Kebocoran Pipa Terjadi di Jalan Dr Leimena, PDAM Makassar Sarankan Pelanggan Menampung Air Sebelum Proses Pengerjaan

Berita Terbaru