Koruptor Gugat Kejaksaan di MK, Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Unhas: Dalam Sejarah Selalu Terpental

Minggu, 14 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Koruptor layangkan Gugatan Uji Materi atau Juducial Review (JR) Ke Mahkamah Konstitusi (MK) Berkaitan dengan kewenangan kejaksaan tangani tindak pidana korupsi.

Melalui M. Yasin, salah seorang pengacara tersangka tindak pidana korupsi Plt. Bupati Mimika Johannes melayangkan JR ke MK.

Bagi M. Yasin bahwa kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan Konstitusi, Pasal 28 D ayat (1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

ADVERTISEMENT

HOTELPREMIER

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ramai tanggapan terhadap gugatan tersebut, Fajlurrahman Jurdi ketua pusat kajian kejaksaan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Ikut berkomentar bahwa tindakan ini upaya untuk melumpuhkan Kejaksaan.

Baca juga:  Video : Siswa SMP Islam Athirah Makassar Tewas Terjatuh, Berikut Pernyataan Pihak Sekolah dan Polrestabes Makassar

“Sekarang ini KPK tengah gencar lakukan Operasi tangkap tangan sedangkan kejaksaan memburu koruptor di daerah. Itulah sebabnya, sebagian kenapa ada upaya untuk melumpuhkan kewenangan KPK maupun Kejaksaan”. jelas Fajlur sapaannya (14/05/2023)

Lebih lanjut Fajlur menambahkan bahwa sudah 4 kali kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi diuji di MK agar dihapus, namun semuanya terpental. MK tetap pada pendirian konstitusional, bahwa Kejaksaan adalah lembaga penting dalam penegakkan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. pintanya

Selanjutnya Fajlur juga memaparkan Rilis ICW akhir ini, yang mana Kejaksaan merupakan lembaga yang paling besar menangani kasus korupsi, dibanding KPK dan Kepolisian. KPK hanya Rp. 2,2 Trilyun, Kepolisian hanya Rp. 1,327. Tetapi Kejaksaan sangat fantastis. Dengan 405 kasus korupsi dengan 909 tersangka dan nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani Rp39,207 triliun, maka posisi kejaksaan menjadi penting dalam pemberantasan korupsi. paparnya

Baca juga:  Kajati Sulsel Lantik Pejabat Eselon III Asisten Tindak Pidana Khusus hingga Kajari, Berikut Nama-namanya

“Kejaksaan adalah institusi primer yang terstruktur dalam penegakkan hukum. Korupsi adalah kejahatan extra ordinary, sehingga perlu kolaborasi dari semua pihak untuk memburu para koruptor sampai ke akar-akarnya” tandas pakar hukum tata negara unhas itu

Diakhir Mantan Tenaga Ahli DPR RI itu menyampaikan semestinya Kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi bukannya diperlemah apalagi ditiadakan, justru sebaliknya, pembentuk UU harus memperluas dan memperkuat kewenangan kejaksaan dengan merevisi UU Kejaksaan. Agar para koruptor di ujung negeri ini seperti di Papua, diburu dan ditangkap. tutupnya (*MHM)

Berita Terkait

Ketua KONI Makassar Kirimkan Bunga Kajari, Djusman AR : Itu Mengerdilkan Independensi Kejaksaan
Agus Salim Resmi Lantik Wakajati dan 8 Kajari di Sulsel, Berikut Nama-namanya
Kajati Sulsel Agus Salim Ikuti Permohonan Pengajuan Restorative Justice 2 Kasus Penganiayaan
Jampidum Setujui Pengajuan Dua Perkara “Restorative Justice” di Sulsel
Plt JAM PIDUM Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Wakajati Sulsel Ikuti 3 Ekspose Perkara Pengajuan Restorative Justice, 2 Diterima dan 1 Ditolak
Kajati Sulsel Agus Salim Sampaikan Welcome Speech dalam Acara Bimtek Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Kajati Agus Salim Berikan Apresiasi Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel yang Berhasil Menangkap Buronan Kasus Korupsi dan Buronan Penyelundup BBM
Agus Salim Tutup Turnamen Sepakbola Kajati Sulsel Cup I 2024 di Kota Malili Luwu Timur

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024

PDAM Pengerjaan Pompa di IPA III Antang Selesai, Tekanan Debit Air Dinormalkan Bertahap

Kamis, 13 Juni 2024

Produksi Air Bersih Sementara Dihentikan, PDAM Makassar Akan Lakukan Perbaikan Pompa Air Baku di IPA III Antang

Selasa, 11 Juni 2024

Maintenance Trafo di IPA 5 Somba Opu, PDAM Makassar Akan Lakukan Pengerjaan 2 Buah Trafo Secara Bergantian

Senin, 10 Juni 2024

Jelang Porpamnas VIII di Makassar, Beni Iskandar Pimpin Panitia Daerah Audiensi dengan Wali Kota Makassar

Minggu, 9 Juni 2024

Dirut Perumda Air Minum Makassar Beni Iskandar Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPP Perpamsi Bidang Kelembagaan

Minggu, 9 Juni 2024

Dirum PDAM Makassar Dampingi Wali Kota dan Ketua TP PKK Tinjau Persiapan Lomba Kelurahan Terpadu

Kamis, 30 Mei 2024

Beni Iskandar Hadiri Rakor Lomba Kelurahan Terpadu

Selasa, 21 Mei 2024

Kebocoran Pipa Terjadi di Jalan Dr Leimena, PDAM Makassar Sarankan Pelanggan Menampung Air Sebelum Proses Pengerjaan

Berita Terbaru