JAKARTA, BANGSAKU.CO – Juru Bicara Relawan Koalisi Indonesia Teman Anies (KITA), Andi Batara memprotes pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada saat Konferensi Pers di Jakarta, 15 Desember 2022 lalu.
Dalam jumpa pers tersebut, Bawaslu menilai kunjungan Anies Baswedan ke berbagai daerah merupakan tindakan kurang etis. Aktivitas Anies yang selalu disambut antusias warga saat berkunjung dinilai Bawaslu sebagai kampanye terselubung.
Andi Batara menuturkan, persoalan etis dan kurang etis tidak sepantasnya diucapkan oleh lembaga negara seperti Bawaslu.
“Bawaslu sebagai Lembaga pengawas seharusnya bicara tentang aturan, bukan beropini,” kata Andi Batara dalam keterangan tertulisnya ke media di Jakarta, Ahad 18 Desember 2022.
Kekeliruan Bawaslu yang menyebut kunjungan Anies ke berbagai daerah sebagai tindakan yang kurang etis justru terkesan tidak etis bagi sebuah lembaga negara.
“Pernyataan Bawaslu seolah-olah Bawaslu juga ingin bermain dan terlibat pada konflik pendukung Anies dengan bakal calon lainnya,” kata Andi Batara.
Andi Batara menilai, aktivitas Anies Baswedan ke berbagai daerah tentu harus dilihat berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh bakal calon lainnya seperti Ganjar. Anies yang bukan lagi pejabat publik jelas berbeda dengan Ganjar yang masih menjabat sebagai Gubernur. Dari sudut pandang ini, teramat jelas jika Anies tentu jauh lebih leluasa untuk beraktivitas dibanding bakal calon lainnya.
Anggapan bahwa Anies melakukan kampanye terselubung tentu tidak bisa dinilai dengan indikator apapun. Anies juga tidak menggunakan fasilitas negara saat berkunjung ke daerah-daerah.
“Lagi pula Bawaslu belum mampu menjelaskan batas-batas aktivitas yang masuk kategori kampanye dan silaturahmi. Apalagi masa kampanye belum tiba,” tambahnya.
Apalagi, lanjut Andi Batara, aktivitas silaturahmi Anies ke berbagai daerah tidak merugikan negara sehingga Bawaslu tidak perlu gelisah. Akhirnya, Bawaslu membentuk kesan tidak utuh dalam melihat kenyataan di lapangan.
“Jika Bawaslu betul-betul berkomitmen menindak dugaan pelanggaran pemilu, maka bawaslu tidak hanya menegur Anies. Bawaslu seharusnya menegur calon lainnya seperti Ganjar, Puan Maharani, Muhaimin, Prabowo, bahkan Presiden yang juga dinilai publik melakukan aktivitas politik praktis dan terkesan curi start hingga melakukan kampanye terselubung,” ujar Andi Batara.
Misalnya, saat Relawan Jokowi menggelar acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno pada 26 November 2022 dimana Jokowi saat itu hadir langsung.
Jokowi yang masih berstatus Presiden menghadiri kegiatan yang tentu bermuatan politis, namun tidak dikomentari oleh Bawaslu, KPU, DPR dan lembaga lainnya.
Begitupun juga Prabowo, Muhaimin, Ganjar, dan Puan Maharani, yang masih berstatus pejabat publik sekaligus ketua partai, seringkali bersafari politik dibalik kunjungan kerjanya, namun luput dari komentar Bawaslu.
“Andai Anies Baswedan adalah Jokowi, maka apakah Bawaslu tetap berani menegur Anies,” ungkapnya.
Bawaslu, lanjut Andi Batara semestinya berterima kasih kepada Anies Baswedan karena aktivitas Anies bersama Partai pengusung sebenarnya memberikan Pendidikan politik yang positif kepada masyarakat.
Kunjungan Anies yang mempersatukan perbedaan dengan pesan-pesan positif justru harus diapresiasi Bawaslu. Anies Baswedan telah memikul sebagian tugas Bawaslu yakni menciptakan kondisi tahapan pemilu yang sejuk dan damai.
“Anies Baswedan tidak hanya memberikan Pendidikan politik yang baik sesuai keinginan Bawaslu, tetapi juga memberikan teladan kepada bakal calon yang lain,” pungkasnya.
