Kajati Sulsel Agus Salim Hadiri Supervisi dan Bimtek Optimalisasi Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971

Selasa, 4 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegratim icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim SH MH saat membuka secara resmi acara Supervisi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Claro Makassar, Selasa (04/06/2024).

Keterangan Foto : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim SH MH saat membuka secara resmi acara Supervisi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Claro Makassar, Selasa (04/06/2024).

MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim SH MH membuka secara resmi acara Supervisi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Claro Makassar, Selasa (04/06/2024).

Kegiatan Supervisi dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tersebut, dihadiri pula oleh Sekertaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, R.FebryTrianto dan Direktur Perdata pada Jam Datun RI, Hermanto.

Dalam sambutannya Kajati Sulsel Agus Salim mengatakan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mengatur sanksi bagi terpidana atau eks terpidana yang tidak membayar “uang pengganti” dan tidak bersifat subsidair atau pengganti. Uang pengganti ini adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Adapun bentuk penyelesaian uang pengganti ini dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara baik secara Non Litigasi maupun secara Litigasi yaitu Tindakan hukum yang dilakukan oleh JPN dengan cara melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap (eks) terpidana dan/atau ahli warisnya yang belum membayar dan menyelesaikan uang pengganti berdasarkan putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kajati Sulsel Agus Salim berharap, dengan adanya kegiatan supervisi ini, para Satker dapat memahami tata cara/prosedur penyelesaian tunggakan Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sekertaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, R.FebryTrianto dalam sambutannya menegaskan bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian tunggakan tersebut, maka diadakan supervisi maupun bimbingan teknis ke satuan kerja yang memiliki tunggakan Uang Pengganti tersebut yang berdasarkan Perja Nomor 19 Tahun 2020 dan Juknis Nomor SE – 001/G/Gs/03/2021.

Baca juga:  Breaking News! Innalillahi, Kades di Bone Ditemukan Meninggal Dunia di Salah Satu Kamar Hotel di Makassar

R.FebryTrianto membeberkan data berdasarkan e-piutang, pada wilayah/Satker Kejati Sulawesi Selatan, terdapat 33 (tiga puluh tiga) Terpidana dengan sisa nilai tunggakan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp14.624.572.690,- (empat belas miliyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang mana telah dihapuskan tunggakan UP kepada 2 Eks Terpidana pada kejari Maros dan Soppeng. R.FebryTrianto menambahkan bahwa proses penyelesaian Uang Pengganti (UP) yang akan dihapuskan akan dilakukan tahap praverifikasi dan tahap verifikasi dimana pada saat penelitian berkas tersebut masih banyak kekurangan terhadap proses pelacakan aset yang dilakukan oleh Satker pengusul, untuk itu diharapkan Satker dapat proaktif untuk koordinasi dan mempedomani Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 19 Tahun 2020 dan Juknis Nomor SE – 001/G/Gs/03/2021.

Diakhir sambutannya R.FebryTrianto menyampaikan terkait dengan mekanisme pelaporan, baik itu Laporan Bulanan atau Laporan Triwulan, maupun Laporan Tahunan, Satker agar dapat melaporkan segala kegiatan secara berjenjang kepada JAMDATUN.

(tsr)

Berita Terkait

Lantik DPD GRIB Jaya Sulsel, Zulkarnaen : Jaga Nama Baik Organisasi
Kajati Sulsel Bersama Jajaran Gelar Tausiah Pentingnya Kesadaran Berqurban
Jelang Pilkada – Pilgub di Sulsel, ini Kata Tokoh Pegiat Anti Korupsi Djusman AR
Pengprov Perbakin Sulsel Kembali akan Gelar Pelatsar Berburu ke-VI 2024
Dokter Abdul Rahman Rauf Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua KKLT Periode 2024-2029
Soal Gelembungkan Suara Caleg, ini Kata Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin
H Amran Mahmud Ngopi dan Didaulat jadi Iman Sholat Maghrib di Kedai Tujuh Belas, Ini Pernyataannya Soal Pilkada Wajo 2024
Bangun Sinergitas Kolaborasi, Kejati Sulsel Bersama PT Pelabuhan Indonesia Regional Empat Gelar Penandatanganan MOU

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024

PDAM Pengerjaan Pompa di IPA III Antang Selesai, Tekanan Debit Air Dinormalkan Bertahap

Kamis, 13 Juni 2024

Produksi Air Bersih Sementara Dihentikan, PDAM Makassar Akan Lakukan Perbaikan Pompa Air Baku di IPA III Antang

Selasa, 11 Juni 2024

Maintenance Trafo di IPA 5 Somba Opu, PDAM Makassar Akan Lakukan Pengerjaan 2 Buah Trafo Secara Bergantian

Senin, 10 Juni 2024

Jelang Porpamnas VIII di Makassar, Beni Iskandar Pimpin Panitia Daerah Audiensi dengan Wali Kota Makassar

Minggu, 9 Juni 2024

Dirut Perumda Air Minum Makassar Beni Iskandar Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPP Perpamsi Bidang Kelembagaan

Minggu, 9 Juni 2024

Dirum PDAM Makassar Dampingi Wali Kota dan Ketua TP PKK Tinjau Persiapan Lomba Kelurahan Terpadu

Kamis, 30 Mei 2024

Beni Iskandar Hadiri Rakor Lomba Kelurahan Terpadu

Selasa, 21 Mei 2024

Kebocoran Pipa Terjadi di Jalan Dr Leimena, PDAM Makassar Sarankan Pelanggan Menampung Air Sebelum Proses Pengerjaan

Berita Terbaru