MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Dalam kasus PDAM Kota Makassar yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp20 miliar, Danny Pomanto merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap setiap tudingan yang dialamatkan kepadanya.
“Memang banyak kebohongan dan terkesan dipolitisasi masalah ini ke saya. Jangalah ada politik, dan dicampur adukan dengan politik,” ujar Danny Jumat 23 Juni 2023.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat banyak kebohongan yang terkesan dipolitisasi dalam kasus ini, dan ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme hukum dalam penanganannya.
“Saya sangat menghargai propesionalisme hukum. Jadi kalau begini jangan mi suruh tanda tangan wali kota, tanda tangan orang bagi-bagi uang, kalau ada masalah kita yang dibulli, begitu, sessajaki,” kelakar danny di akhir peryataannya
Danny Pomanto menganggap penting untuk memisahkan isu hukum dari politik dan menekankan perlunya menghormati profesionalisme dalam sistem hukum.
Ia berharap agar ke depannya tidak terjadi situasi di mana ia diminta untuk menandatangani dokumen yang terkait dengan pembagian uang atau terlibat dalam praktek-praktek yang tidak etis.
Danny juga mengecam perlakuan yang ia anggap sebagai intimidasi terhadap dirinya.
Dalam konteks ini, Danny Pomanto menginginkan agar penanganan kasus korupsi PDAM Makassar dapat berjalan secara adil dan berdasarkan fakta.
Ia berharap agar tidak ada politisasi dalam proses hukum tersebut dan mengharapkan semua pihak yang terlibat dapat bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
Danny Pomanto berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.
Ia berkomitmen untuk melakukan upaya klarifikasi dan menghadapi proses hukum dengan sikap yang kooperatif dan transparan.
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai saksi di ruang Harifin Tumpa Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 22 Juni 2023.
Danny Pomanto, sapaan Wali Kota bersaksi untuk Mantan Direktur PDAM Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi. Kedua terdakwa sebelumnya disebut merugikan negara hingga Rp20 miliar.
Dalam kesaksiannya, Danny Pomanto mengatakan ada kebohongan dalam persidangan kasus korupsi PDAM Makassar. Seperti kesaksian oleh mantan Kabag Hukum Pemkot Makassar, Umar.
Di persidangan sebelumnya, Umar mengaku Direksi PDAM Makassar dan Wali Kota Makassar sempat melakukan rapat penggunaan laba untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) di rumah pribadi Danny Pomanto, di jalan Amirullah pada tahun 2017. Namun, keterangan itu dibantah oleh Danny Pomanto.
Danny Pomanto mengaku tidak menempati rumah pribadinya pada tahun 2017 dan 2018. Di waktu itu, ia setiap hari tinggal di rumah jabatan Wali Kota Makassar.
“Berarti di situ kan ada kebohongan. Jadi saya harus klarifikasi banyak hal, termasuk pertemuan di Amirullah, saya cek di bagian hukum itu tidak ada di Amirullah, berarti pembohongan,” ungkapnya.
Danny Pomanto tak menampik pernah menggelar rapat soal penggunaan laba PDAM Makassar yang akan di SK-kan. Namun, pertemuan itu terjadi di ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar.
Ia mengaku pada pertemuan tersebut, ia meminta Biro Hukum untuk mengkaji penggunaan laba PDAM Makassar. Agar disesuaikan dengan aturan Permendagri nomor 2 tahun 2007.
“Tapi saat itu Umar tidak mengindahkan. Padahal kan ada dasarnya,” ungkapnya.
Danny pun membuat SK untuk penggunaan laba. Aturannya dari laba bersih dibagi 5 persen untuk direksi.
“Tapi SK dicabut karena tidak dilaksanakan. Jadi penggunaan laba dibatalkan karena tidak sesuai dengan pembagiannya,” kata Wali Kota Makassar dua periode itu.
Danny Pomanto mengaku heran sebab mendapat laporan hasil audit dari BPKP tiap tahunnya. Hasil tersebut menyatakan laporan keuangan di PDAM Makassar bersih dan tidak bermasalah.
Pada rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK juga ada disebutkan bahwa temuan di PDAM Makassar tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tertentu.
“Makanya saya heran, BPKP nyatakan PDAM sehat tapi dipersoalkan (Kejaksaan). Bagaimana kami tidak yakin (kalau PDAM baik-baik saja) selama ini,” kata Danny.
Ia mengaku PDAM Makassar diaudit oleh BPKP sejak tahun 2016. Wali Kota juga mendapat laporan laba dan rugi setiap tahunnya.
Namun, tiba-tiba ada rekomendasi oleh BPK yang meminta Danny harus membuat surat ke PDAM untuk pengembalian dana penggunaan laba oleh Direksi.
“Ya, minta dikembalikan sekitar Rp8 miliar lebih. Di LHP BPK, saya disuruh bikin surat untuk pengembalian ke Direksi,” kata Danny.
