MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Zulkifli Saharuddin, seorang pemuda pemerhati bangsa, menegaskan pentingnya kedudukan dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mampu menjawab tantangan keamanan dan kepentingan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Menurutnya, institusi yang memiliki kewenangan besar dan tugas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat seperti Polri, wajib untuk selalu berdiri di atas kepentingan umum dan tidak terikat pada kepentingan kementerian tertentu.
“Polri memiliki kewenangan besar dan tugas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, Polri harus berdiri netral dan tidak berada di bawah kepentingan kementerian tertentu,” ujar Zulkifli dalam pidatonya yang menyampaikan pandangan terkait dinamika kelembagaan keamanan negara.
Dalam paparannya, Zulkifli menekankan bahwa dengan menempatkan Polri di bawah komando langsung Presiden, garis komando institusi ini akan menjadi lebih jelas dan bersifat nasional. Hal ini dipercaya akan memperkuat kemampuan Polri untuk menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sektoral yang mungkin tidak selaras dengan tujuan keamanan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
Tak hanya sebatas tugas administratif sehari-hari, lanjut Zulkifli, peran Polri mencakup ranah yang lebih luas dan krusial bagi kelangsungan negara. “Tugas Polri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut keamanan nasional, penanganan konflik sosial, terorisme, serta pengamanan agenda strategis negara seperti pemilu,” jelasnya.
Untuk menjalankan seluruh tugas tersebut dengan efektif, Zulkifli menegaskan bahwa diperlukan koordinasi lintas sektor yang kuat dan terpusat. Setiap elemen dalam struktur pemerintahan dan lembaga terkait perlu dapat bekerja sama secara sinergis, dengan Polri sebagai salah satu pilar utama yang menghubungkan berbagai upaya keamanan dan pengendalian masyarakat.
Namun demikian, menurut pemuda pemerhati bangsa ini, persoalan utama yang perlu menjadi fokus perhatian bukanlah mengenai siapa yang menjadi atasan Polri secara formal. “Persoalan utama bukan soal Polri berada di bawah siapa, tetapi bagaimana pengawasan, akuntabilitas, dan profesionalisme Polri terus diperkuat,” tegasnya.
Zulkifli menjelaskan bahwa pengawasan yang transparan akan menjamin bahwa setiap tindakan Polri berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik, sementara akuntabilitas yang kuat akan membuat institusi ini bertanggung jawab atas setiap keputusan dan langkah yang diambil. Selain itu, peningkatan profesionalisme anggota Polri akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan dalam menangani berbagai tantangan yang semakin kompleks.
Di akhir paparannya, Zulkifli mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat wacana mengenai posisi Polri dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Ia berharap, perbincangan seputar kelembagaan ini tidak diarahkan pada kepentingan politik jangka pendek yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Sebaliknya, wacana tersebut harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas nasional, keadilan bagi seluruh rakyat, dan keamanan yang merata demi kemaslahatan masyarakat luas.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terkait Polri adalah untuk membangun institusi yang lebih kuat, dapat dipercaya, dan benar-benar berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban bagi seluruh bangsa Indonesia,” pungkas Zulkifli.
