JAKARTA, BANGSAKU.CO – Media Malaysia dan China menyoroti pemberitaan pemasangan bendera manga Jepang “one piece” di Indonesia. Hal ini setidaknya dimuat di laman Malay Mail dan South China Morning Post (SCMP).
Malay Mail menulis judul “In Indonesia, truckers have turned ‘One Piece’ Straw Hat Pirates flag into a protest symbol ahead of Independence Day”. Digambarkan bagaimana para pengemudi truk Indonesia mengibarkan bendera bajak laut yang tidak lazim sebagai protes terhadap aturan baru terkait muatan mereka.
“Dengan diperingatinya Hari Nasional di bulan Agustus, mengibarkan bendera Indonesia telah menjadi praktik yang telah lama dilakukan oleh para pengemudi logistik dan truk,” tulis laman itu, dikutip Rabu (6/8/2025).
“Namun, para pengemudi memilih untuk mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah saat ini,’ tambahnya.
Dikatakan bagaimana awalnya aksi ini muncul karena kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) zero truk berlebih (Over Dimension, Over Loading/ODOL). Kebijakan itu sendiri sebenarnya kini sudah ditunda ke 2027.
“Sebagian besar berasal dari kebijakan Zero ODOL Indonesia yang baru, yang berarti truk berukuran besar dan kelebihan muatan, dalam upaya meningkatkan keselamatan jalan raya serta mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh truk-truk tersebut,” muat laman itu.
Meski begitu, diceritakan bagaimana sebenarnya kelebihan muatan tak semata-mata salah supir. Ini juga melibatkan operator transportasi dan pemilik truk.
Pengibaran bendera diyakini sebagai bentuk frustasi pengemudi truk di Indonesia yang mendapatkan upah rendah. Di mana, tulis laman itu banyak yang dibayar berdasarkan berat barang dalam perjalanan mereka.
Laman SCMP, juga menyoroti ini dalam artikel “Indonesians fly anime pirate flag in Independence Day protest
The flag from Japanese anime One Piece has become an unlikely symbol of defiance in Indonesia, prompting warnings of ‘criminal consequences'”. Disebutkan bagaimana pengibaran bendera ini disebut sebagai “semangat perlawanan terhadap ketidakadilan” yang masih terasa.
Ditulis pula bagaimana tanggapan resmi muncul dari berbagai pihak terkait. Mulai dari kebebasan berekspresi sampai tindakan hukum.
Dimuat komentar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menyebut gerakan tersebut sebagai “bentuk ekspresi”. “Asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Komentar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga disorot. Di mana ia berucap pemerintah “berhak” untuk melarang bendera tersebut, dengan peringatan bahwa hal itu dapat merupakan pelanggaran hukum atau bahkan penghasutan jika dikibarkan berdampingan dengan bendera nasional.
(cbn)
