MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan pembebasan iuran sampah.
Program ini menyasar khusus warga yang menggunakan sambungan listrik rumah tangga berdaya 450 hingga 900 VA yang masuk dalam kategori miskin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menyampaikan, kebijakan ini didasarkan pada data terverifikasi yang mengacu pada indikator kemiskinan.
“Data penerima subsidi mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang,” ujar Ferdi, Rabu (21/5/2025).
Ferdi menjelaskan, dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 80 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh pemerintah daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelayanan tersebut meliputi pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Jalan Pengabdian Mulia (Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham) yang mengutamakan masyarakat miskin atau tidak mampu, salah satunya melalui pembebasan iuran sampah,” jelas Ferdi.
Penjabaran teknis dari kebijakan ini, dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar yang mengatur peninjauan tarif retribusi pelayanan kebersihan, saat ini tengah dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulsel.
Penyesuaian tarif dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi rumah tangga, bisnis, dan industri. Pemerintah memperhitungkan kondisi kelayakan rumah dan tingkat penghasilan warga.
“Kriteria utama penerima manfaat adalah pelanggan listrik dengan daya R1/450 VA dan R1/900 VA, yang termasuk kelompok miskin,” katanya.
Sebagai contoh, pelanggan listrik R1M/900 VA yang sebelumnya membayar iuran antara Rp16.000 hingga Rp24.000 per bulan, kini hanya dikenakan tarif tetap Rp15.000. Jumlah pelanggan dalam kelompok ini mencapai 193.253, menjadikannya kelompok terbesar di Kota Makassar.
Sementara, pelanggan dengan daya R1/1300 VA yang sebelumnya membayar hingga Rp24.000 atau lebih, kini hanya dikenakan tarif Rp20.000. Jumlahnya pun cukup besar, yakni 118.531 pelanggan.
Selain pembebasan dan penurunan tarif, Pemkot Makassar juga akan meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada pengangkut, baik roda tiga maupun truk. Hal ini ditujukan untuk memastikan cakupan pelayanan kebersihan merata dan meminimalkan tumpukan sampah.
“Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat mendapat manfaat dan pelayanan kebersihan yang lebih optimal, serta mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat,” harapnya.
Tarif Retribusi 2025, perdasarkan daya listik:
– R1/450 VA per bulan Rp0
– R1/900 VA per bulan Rp0
– R1M/900 VA per bulan Rp15.000
– R1/1300 VA per bulan Rp20.000
– R1/2200 VA per bulan Rp30.000
– R1/3500 VA – 5500 VA per bulan Rp50.000
– R1/6600 VA ke atas per bulan Rp135.000.
Sedangkan, Tarif Retribusi Perwali Nomor 56/2015 (berdasarkan zonasi):
– R1/450 VA per bulan Rp16.000
– R1/900 VA perbulan Rp16.000
– R1M/900 VA per bulan Rp16.000 sampai dengan Rp24.000
– R1/1300 VA per bulan Rp16.000 sampai dengan Rp24.000
– R1/2200 VA per bulan Rp32.000 sampai dengan Rp48.000
– R1/3500 VA – 5500 VA per bulan Rp32.000 sampai dengan Rp48.000
– R1/6600 VA ke atas per bulan Rp48.000 sampai dengan 64.000.
(*)
