MAKASSAR – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang lebih efektif, pemerintah kota Makassar turut serta melaksanakan implementasi pedoman Public Private Partnership (PPP).
Kegiatan ini berlangsung 07 hingga 09 Agustus 2024 di dua lokasi strategis, yaitu Rumah Sakit Jala Ammari dan Tempat Pelayanan Medis dan Kesehatan Bidan Hj. Andi Nani Nurcahyani S.ST.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Pit Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Syahruddin, S.Sos., M.Adm.Pemb. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan H. Shodiqin, SH.. MM. Hadir pula Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid. dan Direktur Bina Akses Kualitas Pelayanan KB BKKBN Martin Suanta, SE., M.Si.
Dalam kegiatan ini, UNFPA Representatives Indonesia diwakili oleh Dr. Verania, Head of Development Cooperation, serta Global Affairs Of Canada diwakili oleh Mr. Kevin Tokar. Karumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar, Letkol Laut (K) dr. R. Eka Santoso., Sp.An.. KIC juga turut hadir untuk memberikan dukungan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam penyelenggaraan program KB dan kesehatan reproduksi.
“Implementasi pedoman PPP ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa program- program kesehatan reproduksi berjalan dengan optimal di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan sebagai role model.” ucap Syahruddin.
Selama kegiatan berlangsung, berbagai diskusi dan sesi koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman PPP diterapkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat menjadi contoh sukses dalam kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.” tandasnya. (*)
