MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Makassar Andi Rahmat mengungkapkan Informasi aduan masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos lainnya yang menerima intimidasi dari sejumlah pihak yang mengancam akan mencabut bansos tersebut yang terindikasi bermotif politik.
Kabid Linjamsos, Andi Rahmat menegaskan bahwa akan berkomitmen melindungi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semisal ada ancaman atau intimidasi oleh pihak lain.
“Berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI No. 73/HUK/2024 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejateraan Sosial. menegaskan bahwa pengusulan calon penerima Bansos melalui tingkat RT/RW ataupun mengusulkan secara mandiri melalui pemerintah kelurahan yang selanjutnya dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) terkait kelayakan ataupun ketidaklayakan KPM ataupun Calon KPM yang diupload melalui aplikasi SIKS NG oleh Operator Pengisi Data Kelurahan. Selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan Verifikasi dan Validasi dan selajutnya dilakukan pengesahan oleh Pemerinta Daerah. Verifikasi akhir dan Penetapan DTKS baik Bansos ataupun Non Bansos berada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Berdasarkan dengan Kepmensos tersebut, Pendamping tidak memiliki wewenang dalam hal pengusulan baik penambahan maupun pengurangan,” ujarnya saat ditemui diruangannya, Selasa (27/8/2024).
Kabid Linjamsos menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut ataupun khawatir jika ada oknum pendamping atau mengatasnamakan dirinya sebagai pendamping.
“Segera melaporkan disertai bukti yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik apalagi yang bersifat intimidasi/ancaman pengarahan politik tertentu kepada para Keluarga Penerima Manfaat untuk kami tidaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.”tegasnya.
(*)
