Duh! Kemensos hanya Salurkan Rp78 T dari Total Rp497 T Anggaran, Risma: Sisanya Aku Nggak Tahu

Rabu, 20 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

BANGSAKU.CO – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu mengenai meroketnya penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024. Bansos pemilu ramai disorot karena dinilai bermuatan politis.

Risma mengaku tidak tahu karena sebagian besar bansos tidak disalurkan oleh pihaknya. Menurut Risma, Kemensos hanya menyalurkan Rp78 triliun dari total Rp497 triliun anggaran perlindungan sosial.

“Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu,” kata Risma usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dalam rapat kerja tersebut, Risma menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Baca juga:  Breaking News : Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup

Anggaran bansos yang dikeluarkan melalui SPM tersebut langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank penyalur. Kemensos disebut tidak secara langsung memegang anggaran bansos.

“Kami itu, Pak, megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM, bukan lewat kami,” kata Risma dikutip Kompas.com.

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayanti meminta Risma untuk menjelaskan masifnya gelontoran bansos pemerintah jelang Pemilu 2024.

Menurut Esti, penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.

“Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasatmata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent (petahana) menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu,” kata Esti.

Baca juga:  KPK Temukan Lokasi Harun Masiku, Target Bisa Ditangkap dalam Sepekan

Sumber: kompas

 

Berita Terkait

Soal Haji Furoda 2025 Batal, Ustad Das’ad Latif : Daripada Kamu Tunggu Panggilan Haji yang Terlalu Lama, Lebih Baik Kamu Rawat Dulu Panggilan Adzan
Kejagung Ungkap Laptop 9,9 Triliun Objek Dugaan Korupsi di Kemendikburistek Per Laptop 10 Juta
Penerbitan Visa Haji 2025 Resmi Ditutup! Ribuan Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat ke Tanah Suci
Mendikdasmen Anjurkan Guru Harus Aktif di Ormas
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada 6 Juni 2025
Ketua DPR Minta Kaji Mendalam Usulan Perpanjang Pensiun ASN 70 Tahun
Polda Metro Jaya Periksa 24 Saksi terkait Laporan Ijazah Palsu Jokowi
Bus Shalawat Inklusif Siap Antar Jemput Jemaah Haji dari Hotel ke Masjidil Haram

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 15:56 WITA

Soal Haji Furoda 2025 Batal, Ustad Das’ad Latif : Daripada Kamu Tunggu Panggilan Haji yang Terlalu Lama, Lebih Baik Kamu Rawat Dulu Panggilan Adzan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:23 WITA

Kejagung Ungkap Laptop 9,9 Triliun Objek Dugaan Korupsi di Kemendikburistek Per Laptop 10 Juta

Jumat, 30 Mei 2025 - 14:54 WITA

Penerbitan Visa Haji 2025 Resmi Ditutup! Ribuan Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Rabu, 28 Mei 2025 - 08:42 WITA

Mendikdasmen Anjurkan Guru Harus Aktif di Ormas

Rabu, 28 Mei 2025 - 08:39 WITA

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada 6 Juni 2025

Berita Terbaru

PEMKOT MAKASSAR

Munafri-Aliyah Bersama Ribuan Jamaah Salat iduladha di Lapangan Karebosi

Jumat, 6 Jun 2025 - 16:49 WITA

PEMKOT MAKASSAR

Pimpin Salat Iduladha, Imam Besar Masjid dari Makkah Merasa Terhormat

Kamis, 5 Jun 2025 - 23:02 WITA