MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri mengunjungi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan guna memperkuat sinergitas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rabu (24/12/2025).
Kunjungan yang dipimpin Kombes Pol Aris Sulistyono, S.H., M.H., tersebut diterima langsung Ketua FKUB Sulsel Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., MA., bersama jajaran pengurus FKUB Sulsel, Intelkam Polda Sulsel, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Sekretariat FKUB Sulsel.
Prof. Muammar Bakry menegaskan pentingnya kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kerukunan, khususnya pada momentum akhir tahun.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, sinergitas semua pihak menjadi kunci utama menjaga situasi tetap kondusif. Kerukunan di Sulsel sejauh ini terjaga dengan baik, namun langkah antisipasi tetap diperlukan,” tegasnya.
Baintelkam Mabes Polri mengapresiasi kiprah FKUB Sulsel yang dinilai aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan kerukunan. FKUB juga didorong terus menyuarakan pesan damai melalui media sosial sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama.
Kombes Pol Aris Sulistyono berharap FKUB Sulsel menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan pertemuan rutin untuk memperkuat pencegahan potensi konflik sosial.
Menutup pertemuan, Kombes Pol Aris Sulistyono mengajak FKUB Sulsel untuk menghimbau masyarakat melakukan perayaan Malam Tahun Baru yang damai dan tanpa euforia berlebihan, sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Aceh dan Sumatera.
Sementara itu, Ketua Tim Bina Lembaga dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel, Mallingkai Ilyas, menyebut kondisi kerukunan umat beragama di Sulsel berada pada level aman dan harmonis. Indeks Kerukunan Umat Beragama Sulsel tercatat terus meningkat, dari 79,04 pada 2024 menjadi 82,3 pada 2025.
“Capaian ini lahir dari kolaborasi lintas sektoral yang solid antara Kemenag, FKUB, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Meski ada dinamika, seluruh persoalan kerukunan dapat diselesaikan dengan dialog dan pelibatan semua pihak,” pungkasnya.
