MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Peneliti Kebijakan Publik Polimetrik Indonesia, Taufiq Arif, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang berinisiatif menggelar Pemilihan Raya (Pemilu Raya) RT dan RW.
Taufiq menilai kebijakan Munafri ini sebagai langkah progresif untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan warga, hak yang sempat “hilang” dan tak dirasakan masyarakat di masa-masa sebelumnya.
Namun, Taufiq menyayangkan respons DPRD Kota Makassar yang justru meminta penundaan dengan alasan kesiapan regulasi dan teknis.
Menurutnya, momentum perbaikan demokrasi yang digagas Wali Kota tidak boleh layu hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya bisa diakselerasi.
Taufiq Arif menilai langkah Walikota Makassar untuk segera menggelar pemilihan adalah bukti _political will_ yang kuat. Hal ini mengakhiri era “penunjukan sepihak” yang selama ini terjadi.
“Kita harus mengapresiasi Pak Wali Kota Munafri. Di tahun pertamanya menjabat, beliau menunjukkan itikad baik untuk tidak melanggengkan kekuasaan terpusat. Beliau ingin mengembalikan hak warga untuk memilih pemimpin lingkungannya sendiri sebuah hak demokratis yang sebelumnya tidak didapatkan warga akibat dominasi sistem Pj (Penjabat),” ujar Taufiq Arif dalam keterangan tertulisnya.
Taufiq menambahkan, langkah Munafri ini adalah antitesis dari pola lama. “Jika Wali Kota sudah membuka pintu demokrasi, sangat ironis jika pintu itu justru hendak ditutup kembali dengan alasan teknis regulasi,” tegasnya.
*Bahaya Normalisasi “Pejabat Sementara”*
Dalam kajian kritisnya, Taufiq mengingatkan bahaya jika permintaan penundaan dari DPRD ini dituruti tanpa batas waktu yang jelas. Makassar akan terus terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan akar rumput.
“Makassar sudah terlalu lama dipimpin oleh RT/RW berstatus Pj yang ditunjuk secara _top-down_. Legitimasi pemimpin itu idealnya lahir dari konsensus warga (_bottom-up_). Pj RT/RW cenderung memiliki beban psikologis; mereka lebih takut pada pemberi SK daripada kepada warga yang dilayani. Inilah yang ingin diputus oleh Wali Kota Munafri, dan seharusnya didukung oleh Legislatif,” jelas Taufiq.
Regulasi Jangan Jadi Alibi
Terkait argumen DPRD soal ketidaksiapan Perwali, Polimetrik Indonesia menilai argumen tersebut valid secara prosedural namun lemah secara substansial.
“Regulasi itu alat fasilitasi, bukan penghambat. Regulasi kan sudah dibuat dan sudah mengalami perubahan yang merupakan hasil dari kajian. Baik secara teknis maupun non-teknis. DPRD seharusnya tidak merekomendasikan penundaan total. Alibi tersebut merukapan preseden buruk yang menahan laju demokrasi warga yang sudah dirintis oleh Wali Kota,” kritik Taufiq.
*Dampak Pelayanan*
Taufiq menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ketidakpastian jabatan akibat penundaan akan berdampak pada kualitas layanan publik. RT/RW yang statusnya “menggantung” akan ragu mengambil keputusan strategis di lingkungan.
“Rekomendsi kami sebagai lembaga pemerhati kebijakan publik, agar DPRD dan jajaran birokrasi teknis segera bersinergi mewujudkan visi Wali Kota Munafri. Jangan biarkan niat baik ini tersandera oleh inersia birokrasi,” pungkas Taufiq.
