MAKASSAR, BANGSAKU.CO — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyoroti ketidakadilan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam distribusi proyek jalan multiyears.
Kritik itu ia lontarkan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) Periode 2025–2027 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (1/10) malam.
Hasbi menegaskan, hingga kini Luwu Raya belum mendapatkan satupun proyek jalan multiyears dari Pemprov Sulsel, meski wilayah ini memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.
“Rasa-rasanya kurang adil. Luwu Raya dengan semua data statistik dan potensi keekonomiannya tidak mendapatkan proyek jalan multiyears dari Pemprov. Ada apa?” tegas Hasbi.
Menurutnya, jalan merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan aksesibilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jalan itu kunci pembangunan. Kalau ada jalan, akses terbuka, ekonomi rakyat bergairah. Apalagi jika dikerjakan dengan pola multiyears yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel ini menilai Pemprov Sulsel justru terkesan menganaktirikan Luwu Raya, sementara daerah lain menikmati proyek-proyek tersebut.
“Kontribusi Luwu Raya terhadap perekonomian provinsi bahkan nasional sangat besar. Dengan luas wilayah mencapai sepertiga Sulsel dan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, seharusnya Luwu Raya mendapat porsi pembangunan yang lebih proporsional,” tandasnya.
Berdasarkan data, proyek jalan multiyears Pemprov Sulsel dianggarkan hingga Rp2,2 triliun yang terbagi ke dalam lima paket preservasi jalan, dengan sumber pendanaan APBD Sulsel tahun anggaran 2025–2027.
Paket 1 senilai Rp489 miliar: meliputi ruas Malino – Bts Sinjai (Kab. Gowa), Bts Gowa – Tondong – Sinjai (Kab. Sinjai), Jl. Aroepala – Makassar, Jl. Hertasning – Makassar, Jl. Tun Abdul Razak – Gowa, Tanete – Tanaberu – Bulukumba, hingga Sungguminasa – Malino (Kab. Gowa).
Paket 2 senilai Rp278 miliar: mencakup ruas Palangga – Salekoa – Bts Takalar (Kab. Gowa), Tanakaraeng – Sapaya – Bts Jeneponto, Palleko – Towata (Kab. Takalar), Panciro – Bts Kota Makassar, hingga Mario – Binabaru – Bts Pinrang (Kab. Sidrap).
Paket 3 senilai Rp488 miliar: tersebar di Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja, Soppeng, hingga Barru.
Paket 4 senilai Rp630 miliar: meliputi ruas jalan di Soppeng, Bone, dan Wajo.
Paket 5 senilai Rp389 miliar: meliputi ruas jalan di Bone, Barru, Pangkep, dan Soppeng.
Hasbi menegaskan, kondisi ini menjadi alarm penting agar Pemprov Sulsel lebih serius memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Luwu Raya.
“Jangan dipandang sebelah mata. Luwu Raya pantas mendapatkan porsi yang adil dalam proyek strategis daerah,” pungkasnya.
(*)
