MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Gedung DPRD Sulawesi Selatan yang hangus terbakar beberapa waktu lalu tidak menyurutkan semangat para wakil rakyat untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Bagi Fraksi PPP DPRD Sulsel, gedung hanyalah bangunan, namun semangat memperjuangkan kepentingan rakyat adalah hal yang tidak akan pernah padam.
Senin, 8 September 2025, Fraksi PPP DPRD Sulsel menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun 2025.
Rapat paripurna tersebut untuk pertama kalinya digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, sebagai bentuk penyesuaian sementara pasca insiden kebakaran gedung dewan.
Fraksi PPP DPRD Sulsel yang diwakili oleh Salman Alfarizi Karsa Sukardi menyampaikan sejumlah catatan penting terkait APBD Perubahan 2025.
Salah satu poin utama adalah agar target pendapatan sebesar Rp10,4 triliun ditetapkan secara realistis sesuai kondisi riil perekonomian Sulawesi Selatan.
“Belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp10,33 triliun ditekankan harus benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Program pembangunan, kata Fraksi PPP, harus menyasar infrastruktur jalan, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Fraksi PPP juga mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara adil, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat di pelosok dan pedesaan juga merasakan manfaat dari APBD.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pun ditegaskan sebagai harga mati.
Sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Salman Alfarizi Karsa Sukardi menegaskan komitmen Fraksi PPP untuk terus mengawal jalannya APBD. Ia menyampaikan bahwa perjuangan utama Fraksi PPP adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.
(*)
