BANGSAKU.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Makassar pada Sabtu sore, 5 Juli 2025, menghadirkan Dinas Sosial sebagai mitra kerja utama dalam mengevaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, melaporkan bahwa pihaknya berhasil merealisasikan 86,8 persen dari total pagu anggaran setelah perubahan, yaitu sebesar Rp20,4 miliar. Sementara capaian fisik program mencapai 97,24 persen, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pos Layanan Sosial Dinilai Efektif Tekan Keluhan Warga
Ketua Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengapresiasi inovasi yang dijalankan Dinas Sosial. Salah satu terobosan yang mendapat respons positif adalah pos layanan sosial di titik strategis seperti Simpang Lima.
“Dulu kami sering menerima telepon dari warga soal masalah sosial. Tapi sejak ada pos layanan di Simpang Lima, aduan itu hampir tidak ada lagi. Ini luar biasa. Saya mendorong agar layanan serupa hadir di setiap kecamatan, agar masyarakat makin mudah mendapat bantuan,” ujar Andi Suharmika.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi serta perluasan informasi layanan sosial agar kelompok rentan dapat mengakses bantuan secara setara.
Kondisi Kantor Tak Layak, Dinsos Minta Dukungan Perbaikan
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Makassar menyoroti buruknya kondisi fasilitas kantor yang menurutnya belum layak untuk mendukung pelayanan optimal. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat struktural, seperti sekretaris dan kepala bidang, masih harus berbagi ruang kerja dengan staf.
“Kami melayani masyarakat marjinal, jangan sampai kami justru dimarjinalkan. Fasilitas yang representatif sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” tegas Andi Bukti.
Ia juga mendesak Dinsos segera membenahi struktur organisasinya untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme setiap unit kerja.
Dinsos Tangani Kendala Teknis dan Validasi Data
Meski capaian realisasi anggaran cukup tinggi, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Salah satunya adalah selisih belanja pegawai yang belum terkonfirmasi secara rinci. Selain itu, dua unit mobil dinas yang digunakan konsultan proyek sejak 2019 belum dikembalikan hingga kini. Pemerintah menargetkan penyelesaiannya rampung pada Juli 2025.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Makassar, Hj. Apiaty K. Amin Syam, menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat program sosial. Ia menegaskan bahwa keakuratan data sangat krusial untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan, khususnya dalam penyaluran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBPU).
