BANGSAKU.CO – MAKASSAR, Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Luar Biasa KONI Makassar yang dijadwalkan akan berlangsung Minggu, 27 April mendatang ilegal. Ilegal karena forum tertinggi insan olahraga Makassar ini mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI.
Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Kota Makassar, Mochtar Djuma mengatakan peraturan yang dilanggar antara lain Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 tahun 2024 tentang Standarisasi Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi.
“Permenpora mengatur syarat calon ketua umum minimal lima tahun pernah menjadi pengurus olahraga. Tetapi faktanya calon yang maju belum setahun menjadi pengurus olahraga,” katanya.
Mestinya kata pria berlatar belakang pengacara itu, agar ada kepastian hukum, proses Musorkotlub KONI Makassar menunggu hasil revisi peraturan ini yang sedang diperjuangkan sejumlah KONI provinsi, termasuk KONI Provinsi Sulsel.
Regulasi lain yang dilanggar adalah Pasal 14 AD/ART KONI yang menyatakan sebelum penyelenggaraan Musorkot dilakukan rapat kerja atau rapat anggota. KONI Makassar, kata Mochtar tidak pernah melakukan rapat anggota yang membahas persiapan musorkot atau musorkotlub.
“Sejatinya persyaratan presentasi (%} dukungan cabor, panitia pelaksana, sterring committee dan tim penjaringan ditetapkan dalam rapat kerja tahunan anggota. Bukan pleno pengurus KONI Makassar,” katanya lagi.
Sebagai pengurus KONI yang membidangi hukum, Mochtar mengaku sudah menyampaikan pertimbangan dan kajian hukum ini di dalam rapat pengurus harian KONI Makassar. Hanya saja saran dan usulannya tidak diterima alias diabaikan.
“Demi tegaknya aturan dan bagian dari menjunjung sportivitas, sepatutnya penyelenggaraan musorkot KONI Makassar diundur sampai semua tahapan dan regulasi dijalankan,” tambahnya.
Mochtar mengancam akan melakukan langkah-langkah hukum, termasuk mengajukan gugatan di lembaga peradilan jika penyelenggaraan musorkot dijalankan dengan melanggar sejumlah ketentuan dan peraturan.
“Untuk penegakan aturan hukum olahraga, saya selaku pengurus bidang hukum akan melakukan gugatan hasil musorkotlub KONI Makassar ini jika ini semua diabaikan,” tegasnya.
