MAMUJU, BANGSAKU.CO – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terpilih periode 2025-2030, Suhardi Duka (SDK) dan Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga (JSM) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar 2025 untuk pertama kalinya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Rakor ini dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar Amujib, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan lainnya.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menekankan lima poin penting yang akan menjadi fokus pemerintahan ke depan. Kelima poin tersebut meliputi penyatuan visi dan misi, loyalitas dan komitmen dalam membangun daerah, kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemahaman prioritas pembangunan, serta penghapusan ego sektoral.
“Silakan bekerja dengan kinerja terbaik. Jangan terbebani oleh perbedaan pilihan dalam Pilkada Serentak 2024,” ujar SDK, sapaan akrab Suhardi Duka, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan.
SDK juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah.
“Anggaran masing-masing OPD harus efisien dan selaras dengan visi-misi kami. Anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dipangkas,” tegas SDK.
Ditegaskan juga, semua dana hibah yang tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan dinolkan.
Dalam rakor tersebut, SDK juga membahas penataan tenaga kontrak. Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak yang terdaftar di Data Base BKN dan ditandatangani gubernur akan tetap dibiayai melalui APBD. Sementara itu, SK Tenaga Kontrak yang tidak ditandatangani oleh Gubernur tidak akan dibiayai oleh APBD. Untuk guru SLTA yang ditandatangani oleh kepala sekolah, gaji akan dibayarkan melalui dana BOS.
SDK menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBD dengan membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen.
“Kami ingin APBD Sulbar sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua OPD harus siap memaparkan program mereka kepada kami setelah retreat di Magelang pada minggu pertama Maret 2025,” ujarnya.
Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, turut menegaskan, pentingnya loyalitas dan kerja sama dalam membangun Sulbar.
“Bekerjalah dengan baik, bahagia, dan penuh kekeluargaan. Jaga integritas dan hindari pelanggaran hukum. Mari kita jaga marwah pemerintah dan bersama-sama membangun Sulbar yang lebih maju,” ajak Salim.
Rakor ini juga diikuti secara virtual ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN Pemprov Sulbar dari tempat kerja masing-masing.
Dengan semangat kolaborasi dan efisiensi, Pemprov Sulbar siap mewujudkan visi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
(kdf)
