MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan.
Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya berdasarkan evaluasi nasional tahun 2023.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (23/05/2025).
Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang berhasil meraih kategori Nindya. Lima daerah lainnya memperoleh kategori Madya.
Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Pemkot Makassar dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.
Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat.
“Sehingga komitmennya untuk terus mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Menurut Melinda peran keluarga menjadi fondasi utama dalam pembinaan anak, namun harus diperkuat dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait.
Langkah ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota ramah perempuan dan anak, serta bagian dari upaya menyambut Indonesia Emas 2045.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Kami mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung,” ujar Melinda.
Dengan capaian ini, Kota Makassar menegaskan perannya sebagai pelopor daerah ramah perempuan dan anak di wilayah timur Indonesia.
Serta menjadi contoh nyata dalam penerapan pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.
Sedangkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Choiri Fauzi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Dengan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak secara merata dan adil,” katanya.
Pada kesempatan ini, Arifah Fauzi, juga mengumumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Kota Makassar ditetapkan sebagai salah satu dari 19 daerah penerima di Sulawesi Selatan, dengan alokasi sebesar Rp505,6 juta.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan pengaduan, edukasi masyarakat, serta program pencegahan kekerasan, termasuk pengembangan kanal pengaduan nasional SAPA 129.
Diketahui, hadir dalam kesempatan ini Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, Achi Soleman. (*)
