MAKASSAR — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Dugaan muncul bahwa tidak semua proses pengadaan seragam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Temuan ini diungkap Laskar Merah Putih (LMP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, baru-baru ini.
Dalam pemaparannya, LMP menyebut dua toko, yaitu Toko Sinar Bahagia dan Toko Firman di Pasar Butung, yang diduga tidak termasuk dalam daftar 33 UMKM resmi penyedia seragam.
Selain itu, nama seorang individu bernama Roy disebut melakukan pembelian seragam dari toko-toko tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara objektif.
Ia menegaskan pentingnya penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah proses distribusi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan UMKM.
“Kalau disebut nama Roy sebagai pemenang tender tetapi tidak terdaftar sebagai UMKM, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut. Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujar Ari, Kamis (31/7).
Ari juga menyampaikan bahwa sekitar 33 ribu seragam telah didistribusikan kepada siswa.
Namun, kualitas dan kesesuaian spesifikasi tetap menjadi perhatian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, ia menilai perlu ada langkah korektif.
“Kami berharap, bila ditemukan seragam yang tidak sesuai standar, sebaiknya dilakukan evaluasi. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan yang menyebut proses pengadaan sudah sesuai aturan, Ari menekankan pentingnya komitmen moral dan janji politik kepada masyarakat serta UMKM.
“Kami tidak sedang mempertanyakan dasar hukum, tapi bagaimana mewujudkan janji Wali Kota yang menyebut UMKM akan diberdayakan. Ini bentuk perhatian kita terhadap pelaku usaha kecil yang sudah dijaring oleh Dinas Koperasi,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis A. Misbah. Ia menyayangkan bila pelaku UMKM yang sudah dipersiapkan tidak diberi kesempatan secara adil dalam proses pengadaan.
“Program ini semangatnya bagus, dan kami apresiasi. Tapi kalau pelaksanaannya justru tidak melibatkan UMKM sebagaimana dijanjikan, tentu kami harap ada evaluasi. Supaya harapan masyarakat benar-benar tercapai,” ujarnya.
Muchlis menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pengadaan seragam, tetapi menyangkut keadilan dan komitmen terhadap penguatan ekonomi lokal.
“Wali Kota punya cita-cita memberdayakan UMKM, dan kami ingin itu tetap terjaga. Maka kami mendorong agar proses pengadaan ini dievaluasi menyeluruh, supaya pelaku UMKM benar-benar merasa dilibatkan,” pungkasnya.
DPRD berharap evaluasi tersebut dapat menjadi langkah konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan program, tidak hanya terkait seragam sekolah, tetapi juga program lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pelaku ekonomi kecil.
