Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan keprihatinannya atas minimnya setoran dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar.
Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari sektor parkir diperkirakan mencapai Rp766 miliar per tahun jika dikelola secara optimal. Namun, kontribusi yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari dua persen dari potensi yang ada.
“Dengan asumsi setiap kendaraan hanya membayar Rp1.000, potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp766 miliar. Namun, realisasinya sangat jauh dari harapan,” tegasnya.
PKS menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap BUMD, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar meningkatkan PAD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan berbagai kelemahan struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh.
Meski menyambut baik pelantikan jajaran direksi baru PD Parkir, Fraksi PKS menekankan pentingnya reformasi menyeluruh yang dibarengi pengawasan ketat dari Pemkot Makassar.
“Kami percaya direksi baru mampu bekerja lebih maksimal, namun harus ada dukungan dan pengawasan intensif dari Wali Kota,” lanjutnya.
Fraksi PKS juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mendampingi BUMD secara teknis dan manajerial, serta pemberian penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai target kinerja. Sebaliknya, pembinaan dan sanksi tegas juga perlu diberikan kepada OPD yang tidak memenuhi target.
Di sisi lain, Fraksi PKS turut menyoroti belum cairnya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang tertunda selama tujuh bulan. Padahal, Makassar disebut menyumbang sekitar 38,26 persen dari total kendaraan di Sulsel atau sekitar 1,7 juta unit.
“Pendapatan provinsi terbesar berasal dari kendaraan di Makassar, tapi dana bagi hasilnya justru belum jelas. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kendati menyampaikan kritik tajam, PKS tetap mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Makassar dalam pembenahan internal, termasuk penguatan pelayanan digital, pengelolaan TPA Antang, dan upaya memberantas judi online.
“Kami mendukung setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat,” tutup Andi Hadi.
