Capaian serapan anggaran yang belum mencapai dua digit dinilai dapat menghambat pelaksanaan sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan kawasan Karebosi.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, mengatakan bahwa pihaknya mendorong Dispora untuk mempercepat pelaksanaan program kerja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Realisasinya sampai triwulan kedua ini baru sekitar 10 persen. Kami berharap ini bisa segera ditingkatkan agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target,” ujar Ari, Minggu (13/7).
Ia menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran penting dilakukan, terutama untuk proyek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti pembangunan dan revitalisasi fasilitas olahraga.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi D adalah pengembangan kawasan Karebosi, yang disebut memiliki alokasi anggaran cukup besar dan manfaat strategis bagi warga kota.
“Proyek Karebosi menjadi salah satu prioritas karena dampaknya sangat besar. Kami berharap pekerjaan fisiknya bisa segera dimulai kembali,” katanya.
Ari menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek tersebut sempat tertunda akibat kendala teknis di lapangan, termasuk kegagalan pelaksanaan oleh kontraktor sebelumnya serta proses pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Memang sempat tertunda karena ada pemeriksaan dan masalah kontraktor. Tapi sekarang kami mendapat informasi bahwa proses pemeriksaan sudah selesai, dan ada kejelasan dari BPKP,” jelasnya.
Dengan selesainya proses evaluasi tersebut, Komisi D mendorong Dispora untuk segera menindaklanjuti dan memulai kembali tahapan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Ari, keberlanjutan proyek Karebosi akan membawa dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, pemanfaatan ruang kota, serta kebugaran masyarakat.
“Kami percaya, jika ini segera dikerjakan, maka manfaatnya akan cepat dirasakan masyarakat. Apalagi Karebosi merupakan ruang publik ikonik di Makassar,” ujarnya.
Komisi D, kata dia, berkomitmen untuk terus memberikan pengawasan dan masukan konstruktif kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), demi mendorong pembangunan yang efektif dan akuntabel.
“Kami membuka ruang komunikasi dan berharap OPD seperti Dispora bisa terus meningkatkan kinerja dan responsivitasnya. Tujuannya jelas: agar pelayanan publik semakin baik dan tepat sasaran,” tutup Ari.
