MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menyoroti dua permasalahan mendasar yang masih membelit masyarakat kelas bawah, yakni ketimpangan distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) serta prosedur rumit dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan.
Sorotan ini muncul setelah Budi menerima keluhan warga di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, terutama dari wilayah Dg Tata Lama.
“Banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan, tapi tidak terdaftar sebagai penerima raskin. Ini menunjukkan ada yang salah dalam pendataan atau pelaksanaannya di lapangan,” ujar Budi Hastuti, Rabu (25/6).
Ia menilai ketidakakuratan dalam distribusi bantuan memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi memunculkan konflik horizontal antarwarga.
Selain itu, Budi menyoroti rumitnya prosedur pengurusan KIS dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, banyak warga harus berulang kali mendatangi kantor terkait hanya untuk memahami proses yang berbelit.
“Ada warga yang tidak tahu harus mulai dari mana atau syarat apa saja yang diperlukan. Padahal mereka membutuhkan bantuan ini dengan segera,” tambahnya.
Budi mendesak pemerintah untuk menyederhanakan sistem pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil, serta menyediakan layanan pendamping dan jemput bola untuk membantu proses administrasi.
“Saya akan kawal isu ini di DPRD agar negara benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan sekadar di atas kertas,” tegasnya.
