MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk segera mengajukan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan.
Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi kesenjangan daya tampung antara jumlah lulusan SD dan SMP negeri di Makassar.
Ari menjelaskan bahwa setiap tahun, sekitar 25 ribu siswa lulus dari SD negeri, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya mencapai 13 ribu kursi. Akibatnya, sekitar 12 ribu siswa berpotensi kehilangan akses pendidikan di sekolah negeri.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita. Dinas harus segera mengambil langkah konkret dengan mengajukan penambahan rombel secara resmi ke kementerian,” tegas Ari, Minggu (22/6).
Ia menyoroti bahwa aturan dari Kementerian Pendidikan memperketat penambahan rombel sehingga tidak dapat dilakukan sepihak oleh pihak sekolah.
Tanpa izin resmi, siswa yang diterima di luar kuota berisiko kehilangan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang berdampak pada hak mereka untuk memperoleh ijazah saat kelulusan.
“Semua proses harus sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai kebijakan internal malah merugikan siswa,” ujarnya.
Ari yang merupakan legislator Fraksi NasDem ini optimistis bahwa pengajuan resmi dengan data kebutuhan yang akurat akan mendapat respons positif dari kementerian.
“Asalkan pengajuan dilakukan dengan jelas dan terstruktur, saya yakin kementerian akan memberikan persetujuan. Pendidikan adalah hak setiap anak,” tambahnya.
Sebagai solusi sementara, ia menyarankan peningkatan kapasitas per rombel dari 32 menjadi 40 siswa, dengan catatan kondisi ruang kelas dan fasilitas pendukung tetap memenuhi standar.
“Optimalisasi kuota kelas bisa menjadi langkah jangka pendek, tapi harus tetap melalui prosedur yang benar dan mendapatkan izin dari pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ari mendesak Dinas Pendidikan untuk bersikap proaktif dalam mengupayakan penambahan rombel ini.
“Dinas harus jemput bola ke kementerian, bukan hanya menunggu kebijakan dari pusat. Ini soal tanggung jawab terhadap masa depan ribuan anak,” pungkasnya.
