JAKARTA, BANGSAKU.CO – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong kolaborasi internasional dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjajaki kerja sama dengan PT Itochu Indonesia, anak perusahaan dari Itochu Corporation, salah satu dari tiga besar perusahaan perdagangan (trading company) asal Jepang.
Rapat koordinasi antara Pemkot Makassar dan PT Itochu Indonesia digelar hari ini, membahas dua isu utama: pengelolaan sampah dan sistem penerangan jalan umum (PJU) di PT Itochu Indonesia, The Plaza Jl. MH. Thamrin, Jalarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
Bersama Kepala DLH Makassar, Helmi Budiman, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pertemuan tersebut, menyampaikan optimismenya terhadap peluang kerja sama ini.
“Hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Itochu Indonesia. Itochu ini adalah salah satu perusahaan tiga besar trading di Jepang,” ujarnya.
“Kita mencoba membangun pola kerja sama untuk mendukung pengembangan yang ada di Kota Makassar,” tambah Appi.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa respons dari pihak Itochu sangat positif. Bahkan, perusahaan Jepang tersebut direncanakan akan segera melakukan kunjungan langsung ke Kota Makassar untuk melihat kondisi lapangan, khususnya terkait sistem pengelolaan sampah dan pencahayaan jalan.
“Alhamdulillah, mereka merespon dengan sangat baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan datang untuk melihat seperti apa kondisi yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.
Rencana kerja sama ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang modern, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
Pemkot Makassar berharap kolaborasi ini tidak hanya memperkuat infrastruktur teknis, tetapi juga membuka akses investasi dan teknologi dari Jepang, yang dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan berkelanjutan di kota ini.
“Kita berharap membuka akses seperti ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik untuk pembangunan kota kita yang ada di Kota Makassar,” tutup politisi Golkar itu.
(*)
