Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar, membidangi pemerintahan menggelar audiensi bersama Aliansi Honorer R2 dan R3 lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar
Audiens para honorer ini dipimpin langsung oleh Ketua Asosiasi, Sukri Zulkarnain. Pertemuan ini sebagai respons atas keresahan para tenaga honorer terkait ketidakjelasan status mereka, terutama pasca tidak lolos pada tahap seleksi pertama.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Makassar menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi para honorer. Untuk sementara, data honorer yang tidak lolos telah diserahkan kepada Komisi A.
Ke depan, akan dijadwalkan kembali pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi keuangan.
Salah satu poin penting yang disuarakan para honorer adalah permintaan kejelasan terkait jadwal pengisian formasi daerah. Mereka menyebut bahwa waktu pengisian formasi semakin dekat, namun nasib mereka masih belum jelas.
“Keadaan kami ini masih abu-abu, seperti warna baju kami. Kami datang hari ini bersama perwakilan dari seluruh SKPD di Kota Makassar untuk meminta kejelasan,” ungkap Sukri Zulkarnain.
Selain itu, para honorer juga menyatakan harapan agar bisa diangkat sebagai pegawai full time. Mereka mempertanyakan status paruh waktu yang selama ini belum memiliki kejelasan, apakah tergolong outsourcing atau kontrak.
“Kalau hanya dijadikan kontrak, apa bedanya? Cuma ganti nama saja. Maka dari itu, seluruh honorer di Kota Makassar sepakat untuk memperjuangkan status full time,” tegas Sukri.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang adil bagi para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
