Makassar – DPRD Kota Makassar kembali menyorot kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu menangani persoalan-persoalan krusial masyarakat, termasuk pengawasan perizinan dan keberadaan gudang ilegal dalam kota yang terus menuai keluhan. Hal ini dikatakan Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi belum lama ini.
“Ada lebih dari 30 OPD yang kami pantau, namun masih banyak yang belum bergerak maksimal. Kasus perizinan yang lemah dan gudang dalam kota menjadi sorotan utama kami,” ujarnya.
Ia menilai sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh perbedaan fungsi antara toko dan gudang.
Situasi ini berpengaruh langsung terhadap kenyamanan warga di sekitar.
“Pemerintah seharusnya intens melakukan edukasi. Ketidaktahuan masyarakat bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” ucap Pahlevi.
