MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mendorong perusahaan daerah (Perusda) baru untuk segera melakukan uji kompetensi terhadap pegawai yang dinilai tidak efektif dalam bekerja.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengatakan banyak persoalan di tubuh perusda disebabkan oleh rendahnya kinerja pegawai, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perlu dilakukan uji kelayakan dan kompetensi terhadap seluruh karyawan yang selama ini dianggap tidak efektif. Banyak pegawai yang bahkan tidak pernah masuk kerja,” tegas Basdir, Sabtu (26/4/2025).
Ia menekankan, jika hasil uji kompetensi membuktikan adanya pegawai yang tidak layak dipertahankan, maka harus segera dinonaktifkan atau diberhentikan.
“Kalau memang terbukti tidak berkompeten, langkah tegas harus diambil, termasuk pemberhentian,” tambahnya.
Basdir juga menyampaikan, pemanggilan perusda baru oleh Komisi B bertujuan untuk mendiskusikan strategi dalam meningkatkan kinerja pegawai dan mendongkrak capaian PAD.
“Kami ingin mendengar apa langkah-langkah mereka untuk memperbaiki kinerja dan bagaimana cara meningkatkan pendapatan ke depan,” bebernya.
Senada, Anggota Komisi B lainnya, Hartono, menilai perlu adanya langkah strategis dari jajaran direksi baru perusda untuk memperbaiki kekurangan yang ada selama ini.
“Kita beri kesempatan kepada direksi baru untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dalam mencapai target PAD. Kita tahu selama ini banyak kinerja yang tidak maksimal dan terjadi kebocoran,” ujarnya.
Hartono menambahkan, Komisi B DPRD Makassar siap mendukung berbagai kebijakan perusda yang bertujuan meningkatkan PAD.
“Kami akan mendukung sepanjang kebijakan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah,” tutupnya. (**)
