BONTOALA – Aula Kantor Malimongan Baru, kecamatan Bontoala dipenuhi oleh semangat kolaborasi saat Lurah Sudirman mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, Selasa (17/12/2024).
Rapat ini dihadiri oleh ketua dan anggota RT, RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Forum Kesehatan Masyarakat (FKPM) dan kelompok kerja (pokja) kelurahan sehat dari posyandu, ASN dan Laskar Pelangi.
Dalam sambutannya, Sudirman menekankan pentingnya kerjasama antara semua pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebersihan di wilayah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat ini adalah meningkatkan nilai retribusi sampah yang saat ini dianggap jauh dari target yang diharapkan.
“Jika penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kami capai target 100 persen, atas capaian itu kami mendapatkan penghargaan,” ungkap Sudirman dengan penuh optimisme.
Namun, ia juga mencatat bahwa pencapaian PBB ini tidak sebanding dengan capaian target retribusi sampah. Hal ini menjadi perhatian serius setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sudirman menjelaskan bahwa seharusnya retribusi sampah bisa mendekati capaian PBB. “Ada keterlambatan target pemasukan dari retribusi sampah karena kami harus mendata ulang dengan berpatokan pada data PBB,” ujarnya.
Lurah Sudirman mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, Selasa (17/12/2024).
Lurah Sudirman mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, Selasa (17/12/2024).
Selain itu, Sudirman menyoroti pentingnya pengurus posyandu yang harus independen. Ia menegaskan bahwa ke depan, pengurus posyandu tidak boleh berasal dari pengurus partai politik maupun RT/RW.
Langkah ini diambil untuk menjaga efektivitas program kesehatan di masyarakat.
Dalam rapat tersebut, keberadaan bank sampah juga menjadi sorotan.
Sudirman mengajak semua pihak untuk meningkatkan pemasukan bank sampah sebagai alternatif solusi.
“Kita perlu menawarkan solusi win-win untuk semua pihak. Jika ada warga yang tidak bisa membayar retribusi sampah, mereka dapat mengganti dengan menyetor sampah tertentu ke bank sampah,” imbuhnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa saat ini merupakan masa transisi dalam pemerintahan kota Makassar. Beberapa warga mulai enggan membayar retribusi sampah karena menganggap layanan tersebut sudah gratis.
“Program sampah gratis belum berjalan. Jadi, masih menjadi kewajiban warga untuk membayar retribusi. Itu pun jika program gratis dilaksanakan, kemungkinan baru tahun depan,” tegasnya.
Sudirman juga menekankan pentingnya program kelurahan sehat yang merupakan inisiatif pemerintah pusat.
Program ini berfokus pada pengumpulan data mengenai warga miskin ekstrem dan pemukiman kumuh, yang menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, Sudirman memastikan bahwa semua informasi dan aspirasi yang dihasilkan dari rapat ini akan disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mendatang.
Dengan langkah ini, diharapkan suara masyarakat dapat didengar oleh dewan untuk mewujudkan kemajuan bersama di Kelurahan Malimongan Baru.
Rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen Lurah Sudirman dan seluruh stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi warga Malimongan Baru.
Dengan sinergi yang kuat, harapan akan masa depan yang lebih cerah semakin dekat bagi seluruh masyarakat kelurahan ini. (*)
