MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Pembangunan Low Carbon yang berkelanjutan atau sustainable menjadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada tahun 2025, mendatang.
Hal tersebut ditekankan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Makassar 2025 yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar di Hotel Claro, Senin (19/02/2024).
“Saya kira intinya adalah inklusif dan sustainable, bagaimana semua dilibatkan. Yah Low Carbon bentuknya,” kata Danny Pomanto.
Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan Low Carbon. Penggunaan kantong belanja plastik di minimarket sudah ditiadakan.
Pemkot juga membangun gedung pemerintahan konsep Green Building pertama di Kota Makassar. Termasuk akan membangun solar panel di sekolah untuk program jangka panjang.
Kata Danny Pomanto, Low Carbon City yang juga menjadi fokus dunia saat ini, sehingga ini akan dibahas dalam Rakorsus Kota Makassar pada 26 Februari 2024, nanti.
Bahkan ia berencana mengundang narasumber yang memiliki kompetensi dari berbagai negara untuk membahas secara spesifik bagaimana mewujudkan Low Carbon City.
“Lokusnya mereka adalah Makassar, jadi bukan kita yang bicara tapi mereka, Makassar punya kemampuan atau tidak untuk Low Carbon,” tuturnya.
Hal ini perlu segera dilakukan, maka kata Danny Pomanto Kota Makassar harus semakin berperan aktif dalam isu penyelamatan lingkungan termasuk dalam misi pengurangan emisi karbon melalui berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintahannya.
“Kita mau menjadi kota dunia, makanya salah satu kontribusi yang harus kita lakukan adalah pengurangan carbon,” ujar Danny Pomanto.
Karena itu dalam Forum RKPD, Danny berharap seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan yang hadir dapat memberikan ide dan masukan untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Low Carbon.
“Saya berharap forum yang baik ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk kita semua dan untuk peran Kota Makassar yang baik untuk semua,” tutup Danny Pomanto.
Dalam forum tersebut turut hadir pula Pj Sekda Firman Pagarra, seluruh pimpinan OPD, Tim Ahli Wali Kota, hingga stakeholder terkait mulai dari LPM hingga kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas.
(*)
