MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Karang Taruna Makassar menyatakan sikapnya atas penolakan sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas islam menolak pembangunan sekolah kristen Gamaliel di kota Parepare.
Penyampaian itu disampaikan ketua Karang Taruna Kota Makassar Muhammad Zulkifli. Dalam kegiatan pembekalan kepada kader karang taruna kecamatan tamalanrea dan kecamatan biringkanaiya tentang bahaya disintegrasi bangsa yang di picu oleh sikap sikap intoleransi antar umat beragama. Dalam pembekalan ini ketua karang taruna mengambil beberapa kasus tindakan intoleran antar umat beragama dan salah satunya adalah soal penolakan pembangunan sekolah kristen di kota pare pare di mana salah satu penyebab penolakan ini adalah karna berada di daerah yang mayoritas muslim dan diduga dianggap sebagai upaya untuk melancarkan program kristenisasi. Menurut pandangan kami bahwa jika penolakan itu di lakukan karna dianggap menyalahi regulasi di kota pare pare maka saya rasa itu sah sah saja, tetapi sangat tidak elok jika penolakan itu hanya di dasari hanya karna perbedaan agama. Kondisi yang kurang elok ini telah tersebar sehingga dianggap perlu bagi kami untuk menyatakan sikap
Adapun 4 poin pernyataan Karangan Taruna Kota Makassar diantaranya
PERTAMA, Mengecam tindakan kelompok FPI dan semua ormas yang di duga memaksa menghentikan pembangunan sekolah kristen dengan alasan karena berada di lokasi yang mayoritas muslim
KEDUA, Anggota DPRD kota pare pare adalah wakil rakyat untuk seluruh agama dan bukan untuk satu agama sehingga dalam penyelesaian masalah ini wajib untuk tegas mengacu kepada regulasi yang ada dan bukan mengacu kepada aturan satu agama
KETIGA, Meminta pemerintah kota pare pare untuk tegak lurus kepada regulasi yang ada dalam proses pembangunan sekolah tersebut dan tidak terpengaruh dengan kelompok kelompok intoleran yang menggunakan alasan agama untuk menabrak regulasi yang ada
KEEMPAT, Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh kelompok manapun untuk melakukan tindakan tindakan intoleran kepada saudara saudara kita yang beragama lain
Zulkifli usai menghadiri pembekalan kader karang taruna di kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaiya mengatakan Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
“Marilah menjadi agama Islam yang rahmatan lil alamin yang toleran dan bukan menjadi Islam yang menekan, menindas dan menjajah agama minoritas,” ucap Zulkifli. Senin (30/10/2023) malam.
Dia pun mengambil beberapa sampel masalah termasuk yang lagi hangat belakangan ini, yakni soal penolakan pembangunan sekolah kristen di parepare.
“Usai kegiatan tadi saya mengajak adik-adik kader karang taruna untuk secara bersama-sama menyatakan sikap atas kondisi yang terjadi parepare dengan harapan tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di sekitar kita,” kunci Muhammad Zulkifli.
Aksi demo penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare terjadi pada Jumat (06/10). Massa yang datang berdemo berasal dari sekelompok warga dan ormas Islam.
Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Djuanda Alfonsius, mengatakan bahwa pihaknya merasa heran dengan adanya aksi demo penolakan tersebut.
Sebab, pihak yayasan juga telah mengikuti semua aturan sehingga mendapatkan izin atau persetujuan bangunan gedung (PBG) sekolah tersebut.
“Tidak mungkin persetujuan bangunan gedung [PBG] terbit, kalau kami tidak memenuhi syarat. Cuma itu yang bisa kami sampaikan,” kata Djuanda kepada wartawan Muhammad Aidil di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (10/10) lalu.
Djuanda mengungkapkan izin pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare telah didapatkan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Juli 2023. Sementara, proses pembangunannya baru mulai dilakukan pada akhir September tahun ini.
Lahan untuk bangunan sekolah tersebut awalnya adalah milik gereja lalu kemudian diserahkan ke pihak yayasan untuk digunakan mendirikan bangunan sekolah. Dia pun telah menandatangani surat bermaterai yang menyatakan pembangunan bukan untuk rumah ibadah.
“Belum [rampung], baru pembersihan lahan, baru mau di pondasi terus ada demo penolakan ini,” ungkapnya.
“Dari pihak yang menolak mengatakan izin belum ada dan tidak ada sosialisasi ke warga sekitar. Sudah ada [izin], kita juga sudah pasang papan PBG-nya di depan lahan kami,” sambung Djuanda. (LN/BBC
