MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kota Makassar, Noptiadi, menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, di Kantor Gubernur Provinsi Selatan (Sulsel).
Dalam acara ini, Noptiadi turut membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi di Kota Makassar. Diskusi melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses reformasi birokrasi, termasuk pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa reformasi birokrasi yang diterapkan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Noptiadi, pihaknya sangat mengapresiasi upaya KemenPANRB dalam memfasilitasi kegiatan evaluasi ini.
“Dengan adanya acara ini, kami dapat mengevaluasi pencapaian-pencapaian yang telah diraih sejauh ini dan merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki proses-proses administratif di lingkungan birokrasi kota kami,” ujarnya.
Para peserta dari berbagai instansi dan latar belakang keahlian berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka, menciptakan suasana kolaboratif yang konstruktif.
Peningkatan komunikasi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta juga menjadi salah satu fokus diskusi.
Selama sesi tanya jawab, banyak peserta mengajukan pertanyaan tentang implementasi reformasi birokrasi dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan peningkatan layanan publik.
Para pembicara dan peserta aktif berdiskusi, mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Acara ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendukung reformasi birokrasi di Kota Makassar dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.
Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang progres reformasi birokrasi dan membuka peluang untuk perbaikan lebih lanjut dalam sistem administrasi pemerintahan.
