MAKASSAR, BANGSAKU.CO – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus membangun komunikasi politik yang inklusif dengan berbagai elemen, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD.
Komitmen tersebut terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Munafri sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penataan Kota Makassar.
Ia menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog.
Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan.
“Jadi, tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” sambung Izhar.
Audiensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, tidak hanya dengan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, tetapi juga dengan partai non-parlemen.
Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi lintas kekuatan politik, Pemerintah Kota berharap berbagai program strategis, khususnya penataan kota, peningkatan pelayanan publik.
Serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan seluruh elemen di Kota Makassar.
Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, ketiga partai menyadari bahwa setiap kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat.
Karena itu, mereka siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program Pemerintah Kota, khususnya kebijakan penataan kota yang saat ini tengah digencarkan.
“Kadang ada masyarakat yang belum tau secara detile suatu kebijakan Pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Menurut Izhar, komitmen tersebut juga berlaku terhadap program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Makassar.
Dia menegaskan, PBB yang pada Pilwali 2024 mengusung pasangan MULIA bersama Partai Ummat dan PKN akan terus mengawal kebijakan yang bertujuan memperbaiki wajah Kota Makassar.
“Sudah pasti kami mendukung. Arahan Pak Wali jelas, bagaimana mempercantik dan memperindah Kota Makassar,” tuturnya.
“Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, hasil dari kebijakan penataan mulai terlihat, kawasan yang sebelumnya semrawut kini mulai lebih tertata, akses jalan menjadi lebih lega, trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki, serta wajah kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
Dia menambahkan, jikalau program belum selesai, tentu masih ada yang memberikan penilaian negatif. Tapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat bisa melihat sendiri bahwa kota menjadi lebih tertata, jalannya lebih luas, lebih indah, dan lebih rapi.
“Itulah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keberhasilan pembangunan dan penataan Kota Makassar, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan warga di tingkat akar rumput.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang menyatakan kesiapan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, dukungan dari seluruh kekuatan politik merupakan modal penting agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” jelasnya.
Ia meminta agar bentuk kolaborasi yang akan dilakukan disusun secara terencana sehingga memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Munafri menjelaskan, pola komunikasi dengan setiap partai politik tentu memiliki pendekatan yang berbeda.
Namun tujuan besarnya tetap sama, yakni memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kegiatan yang dibangun bersama partai politik harus mengandung unsur pemberdayaan sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan manfaat dari program yang dijalankan.
“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menilai pendekatan dialogis jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penyampaian informasi secara formal dari pemerintah.
Munafri mengatakan, kader-kader partai yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat menjadi penyambung komunikasi pemerintah sehingga pesan-pesan pembangunan lebih mudah diterima.
“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.
Menurut Munafri, pendekatan tersebut sangat penting terutama dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan penataan kota yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ia menegaskan seluruh program penataan dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses pejalan kaki, dan menciptakan kota yang lebih tertata.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Munafri mengungkapkan pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk merelokasi para pelaku usaha yang terdampak penataan.
Salah satu lokasi bahkan dinilai mampu menampung sekitar 400 lapak sekaligus. Namun, ia menegaskan proses relokasi harus dilakukan secara serentak agar kawasan baru langsung hidup dan memiliki daya tarik ekonomi.
“Kalau masuknya satu per satu pasti akan sepi. Tetapi kalau sekitar 400 lapak masuk bersamaan, kawasan itu langsung ramai. Pengunjung memiliki banyak pilihan dan para pedagang juga bisa saling menghidupkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap kader-kader partai non-parlemen dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan tujuan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Menurutnya, struktur organisasi partai yang menjangkau hingga tingkat bawah merupakan kekuatan besar untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” tutup Munafri.
(kdp)
Baca berita lainnya Bangsaku.co di Google News
