Ketum Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil

Jumat, 21 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Net

Keterangan Foto : Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Net

JAKARTA, BANGSAKU.CO – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah yang merupakan kader banteng untuk tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Hal itu sebagai imbas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK atas kasus Harun Masiku.

Instruksi Megawati dilakukan dalam bentuk surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi tersebut berisi dua hal, selain masalah retreat juga untuk mengaktifkan alat komunikasi selama 24 jam.

“Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang,” kata surat yang diteken Megawati dengan logo banteng merah di Jakarta, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang maka diminta untuk berhenti. Mereka diinstruksikan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketum Megawati.

Hanya saja, keterangan dalam paraf tersebut tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024. Instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP.

Baca juga:  Didampingi Ibunda Tercinta, Ketua KNPI Sulsel Nurkanita Kahfi Resmi Daftar Caleg

Belum diketahui, apakah dengan beredarnya surat itu maka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, dan kepala daerah lain yang berstatus kader PDIP akan membatalkan diri untuk menghadiri retret di Akmil. Adapun retreat di Akmil akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli saat dikonfirmasi, membenarkan surat instruksi Megawati itu. “Iya. Betul surat itu,” ujar Guntur melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis malam WIB.

Program retret diwajibkan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh kepala daerah yang baru dilantik pada Kamis . Ada sebanyak 961 kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang resmi dilantik oleh presiden.

Para kepala daerah tersebut, adalah pemenang dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Para kepala daerah tersebut, akan dibawa ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti semacam outbound.

Baca juga:  Sebelum Bertemu, Megawati dan Prabowo akan Komunikasi Langsung

Dari jumlah peserta retret tersebut, tercatat ada sebanyak 126 kader PDIP, yang terpilih sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Termasuk di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wagub Rano Karno.

Dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kami pagi WIB, di hadapan 961 kepala daerah terpilih, Presiden Prabowo mengatakan akan menjumpai mereka lagi pada acara retret. Dia pun mengimbau mereka untuk kuat menjalankan pembekalan itu.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.

Berita Terkait

Pengamat Sebut Diskresi IAS Hanya Buka Jalan Maju, Bukan Jaminan Menang di Musda Golkar Sulsel
Diskresi DPP untuk IAS Jadi Sorotan, Kader Golkar: Itu Izin Bertarung, Bukan Tiket Kemenangan
Breaking News : Salman Alfariz Karsa Sukardi Aklamasi Pimpin DPC PPP Makassar, MUSCAB IX Berjalan Mulus
Jelang Muswil Golkar Sulsel, Pengamat Politik Dr Hasrullah Nilai Munafri Arifuddin sebagai Generasi Baru dan Telah Membuktikan Petarung
Pengamat Politik Unhas Nilai Tiga Kandidat Golkar Sulsel Punya Peluang, Appi Disebut sebagai Generasi Baru Petarung Partai
Usai Viral, DPP PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo yang Bilang Mau Rampok Uang Negara
DPR RI Harap Kebijakan Tepat Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Ganjar: Tak Boleh ada ‘Matahari Kembar’ 

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:59 WITA

Pengamat Sebut Diskresi IAS Hanya Buka Jalan Maju, Bukan Jaminan Menang di Musda Golkar Sulsel

Kamis, 25 Juni 2026 - 18:57 WITA

Diskresi DPP untuk IAS Jadi Sorotan, Kader Golkar: Itu Izin Bertarung, Bukan Tiket Kemenangan

Senin, 27 April 2026 - 14:31 WITA

Breaking News : Salman Alfariz Karsa Sukardi Aklamasi Pimpin DPC PPP Makassar, MUSCAB IX Berjalan Mulus

Sabtu, 1 November 2025 - 20:26 WITA

Jelang Muswil Golkar Sulsel, Pengamat Politik Dr Hasrullah Nilai Munafri Arifuddin sebagai Generasi Baru dan Telah Membuktikan Petarung

Sabtu, 1 November 2025 - 20:17 WITA

Pengamat Politik Unhas Nilai Tiga Kandidat Golkar Sulsel Punya Peluang, Appi Disebut sebagai Generasi Baru Petarung Partai

Berita Terbaru